Sudaryono Tegaskan tak Miliki SPPG, Komitmen Zero Tolerance Korupsi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara terbuka menyatakan bahwa dirinya beserta seluruh anggota keluarga tidak memiliki Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk apa pun. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus penegasan komitmen terhadap tata kelola anggaran yang bersih dan transparan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan program gizi nasional berskala besar tersebut.

Sudaryono menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan mandat BGN yang mengelola anggaran signifikan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Saya dan keluarga tidak memiliki SPPG atau dapur MBG. Tidak ada satu pun unit usaha yang terafiliasi dengan kami dalam rantai pasok program ini,"

Latar Belakang Program dan Potensi Benturan Kepentingan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, mencakup peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dengan cakupan yang sangat luas, anggaran yang dikelola BGN mencapai angka triliunan rupiah per tahun, sehingga potensi benturan kepentingan dalam pengadaan bahan pangan, operasional dapur, serta distribusi menjadi isu krusial yang memerlukan pengawasan ketat.

SPPG, sebagai unit pelaksana di lapangan, memegang peranan vital dalam memastikan makanan bergizi sampai ke penerima manfaat tepat waktu dan sesuai standar. Keberadaan dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah membuka peluang usaha bagi sektor swasta dan koperasi. Namun, keterlibatan pejabat publik atau keluarganya dalam rantai bisnis ini dinilai dapat mencederai prinsip good governance dan membuka celah penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sudaryono secara proaktif menyampaikan posisinya.

"Saya memahami sepenuhnya ekspektasi masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara. Oleh karena itu, saya memilih untuk menyatakan secara terbuka bahwa tidak ada kepentingan bisnis pribadi maupun keluarga dalam ekosistem MBG,"

Komitmen Zero Tolerance dan Pengawasan Berlapis

Sudaryono menegaskan bahwa BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran program gizi. Kebijakan ini mencakup mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan inspektorat internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra strategis dalam pencegahan.

"Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Setiap rupiah yang dikelola BGN harus dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran,"

Data yang dihimpun dari Sekretariat BGN menunjukkan bahwa per Juli 2026, sebanyak 8.247 SPPG telah beroperasi di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan total penerima manfaat mencapai 38,6 juta jiwa. Anggaran yang terserap dalam semester pertama tahun anggaran 2026 mencapai Rp 68,3 triliun dari total pagu sebesar Rp 142 triliun. Skala operasi sebesar ini memerlukan sistem pengendalian internal yang kokoh dan budaya antikorupsi yang tertanam di setiap lini organisasi.

Respons dan Ekspektasi Publik

Pernyataan Sudaryono mendapat tanggapan beragam dari kalangan pengamat kebijakan publik dan organisasi masyarakat sipil. Sejumlah pihak menilai langkah transparansi ini patut diapresiasi, namun menekankan bahwa pernyataan terbuka harus diikuti dengan tindakan konkret dan keterbukaan data yang berkelanjutan. Mantan Komisioner KPK yang kini aktif di lembaga pemantau kebijakan publik menyatakan bahwa deklarasi integritas semacam ini akan lebih bermakna jika disertai dengan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala serta audit kepatuhan yang hasilnya dapat diakses publik.

Sudaryono merespons masukan tersebut dengan menyatakan kesiapan BGN untuk terus meningkatkan transparansi.

"Kami berkomitmen untuk tidak hanya bersih secara personal, tetapi juga membangun sistem yang memastikan kebersihan institusional. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran gizi dikelola dan kami siap membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai ketentuan perundang-undangan,"

Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan BGN yang relatif masih muda sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2025. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan sangat menentukan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.