Empat Puluh Ribu Desa Siap Jadi Pusat Budi Daya Ikan Nasional

Jakarta, 22 Juli 2026 – Pemerintah menetapkan pengembangan budi daya ikan di 40 ribu desa sebagai proyek prioritas nasional untuk memperkuat swasembada protein dan mendorong lonjakan ekspor hasil perikanan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi terbatas di kantornya, yang menyebut program tersebut sebagai “pekerjaan besar” yang harus tuntas pada tahun 2029.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program budi daya perikanan ini bukan sekadar proyek ketahanan pangan, melainkan bagian dari transformasi ekonomi desa. “Kita tidak hanya bicara soal ikan, tapi soal kemandirian protein hewani, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa negara. Ini adalah pekerjaan besar yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi. Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pangan dan Arahan Presiden tentang penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi baru.

Target Swasembada dan Ekspor Hingga 2029

Dalam paparannya, Menko Pangan memaparkan bahwa target utama dari program ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada protein hewani pada 2027—lebih cepat satu tahun dari target awal—dan sekaligus meningkatkan ekspor produk perikanan hingga dua kali lipat pada 2029. “Pada 2027, kita harus bebas dari impor ikan konsumsi. Pada 2029, total nilai ekspor perikanan kita harus menembus 8 miliar dolar AS, naik dari 5,2 miliar dolar AS pada 2025,” ungkapnya sembari merujuk data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menambahkan, komoditas yang akan dikembangkan meliputi ikan air tawar seperti lele, nila, dan patin, serta komoditas air payau seperti udang vaname dan bandeng, disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan menyediakan benih unggul bersertifikat sebanyak 2,5 miliar ekor per tahun serta pakan ikan berkualitas dengan harga terjangkau melalui skema subsidi silang yang melibatkan BUMN pangan.

Implementasi Masif di 40 Ribu Desa

Zulkifli Hasan menjelaskan, pemilihan 40 ribu desa—dari total sekitar 75 ribu desa di Indonesia—didasarkan pada kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan KKP yang memetakan lokasi dengan ketersediaan sumber daya air, lahan, dan akses pasar. “Prioritas kita adalah desa yang memiliki perairan umum daratan, tambak rakyat, atau genangan air sepanjang tahun. Setiap desa nanti akan mendapat minimal 5 kolam terpal atau 1 unit tambak mini, tergantung tipologinya,” rincinya.

Proses pembangunan infrastruktur budi daya, yang mencakup kolam, sistem resirkulasi air, gudang pakan, dan sentra pemasaran desa, akan dimulai pada triwulan keempat tahun ini. Dana yang dialokasikan mencapai Rp 18,7 triliun dari APBN 2027 dan didukung oleh pinjaman lunak dari lembaga keuangan internasional senilai 400 juta dolar AS. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pelatihan 120.000 penyuluh perikanan desa yang akan ditempatkan di tiap lokasi.

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci. Dalam rapat koordinasi, Menko Pangan meminta para gubernur dan bupati untuk segera menyiapkan peraturan daerah dan menyelaraskan rencana tata ruang wilayah. “Tanpa dukungan penuh pemerintah daerah, target ini mustahil tercapai. Saya sudah minta agar setiap pemda membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Budi Daya Perikanan paling lambat akhir tahun ini,” tegasnya.

Sinergi Lintas Kementerian dan Pelibatan Korporasi

Program ini dirancang sebagai proyek kolosal yang melibatkan sedikitnya delapan kementerian dan lembaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bertanggung jawab pada aspek teknis budi daya, penyediaan induk unggul, dan jaminan mutu ekspor. Kementerian Desa PDTT akan mengurus pendataan desa dan pengelolaan dana desa untuk infrastruktur pendukung. Sementara itu, Kementerian BUMN memperkuat rantai dingin dan logistik melalui PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Perindo.

Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan sembilan perusahaan pakan ikan nasional untuk menyuplai pakan dengan harga khusus. “Korporasi pakan sudah menyatakan kesiapan. Mekanisme harga khusus akan kami finalkan bulan depan melalui Peraturan Menteri Koordinator,” ujarnya.

Tak hanya korporasi besar, program ini juga membuka pintu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang perikanan. Pemerintah menyediakan skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian alat, benih, dan pembangunan fasilitas sederhana. Ia optimistis, jika tiap desa mampu memproduksi rata-rata 15 ton ikan per tahun, Indonesia dapat menambah produksi nasional hingga 600 ribu ton per tahun, yang cukup untuk menutup defisit protein nasional sekaligus menambah kuota ekspor.

Dampak Ekonomi dan Gizi Nasional

Menko Pangan menilai, dampak ekonomi dari program ini akan langsung dirasakan masyarakat desa melalui penciptaan setidaknya 800 ribu lapangan kerja baru, mulai dari pembudidaya, pengolah, penyuluh, hingga pelaku logistik desa. “Kami hitung, satu unit budi daya di desa bisa menyerap 20 orang tenaga kerja. Jadi totalnya signifikan. Ini menjadi jaring pengaman sosial sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi desa,” katanya.

Dari sisi gizi, program ini ditargetkan meningkatkan konsumsi protein hewani per kapita dari 62 gram per hari menjadi 75 gram per hari pada 2029, sejalan dengan rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Zulkifli Hasan menekankan bahwa akses protein yang murah dan merata akan menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. KKP mencatat, pada 2025 tingkat konsumsi ikan nasional berada di angka 57,8 kilogram per kapita per tahun dan diharapkan naik menjadi 68 kilogram per kapita per tahun setelah program ini berjalan penuh.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa pekerjaan besar ini membutuhkan kerja sama solid semua pihak. “Saya tidak ingin program ini berhenti di seremoni. Setiap bulan, saya akan langsung memantau progres dan siap turun ke desa-desa yang lamban implementasinya. Swasembada adalah perintah konstitusi, dan budi daya ikan di 40 ribu desa adalah wujud nyata dari amanat itu,” ujar Zulkifli Hasan, seraya menyebut bahwa laporan perkembangan akan disampaikan secara berkala kepada Presiden.