Prabowo Panggil Bahlil Bahas Kelangkaan BBM di Bali

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026). Kedatangan Bahlil sekitar pukul 15.45 WIB tersebut dilakukan untuk membahas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Bahlil tiba dengan menggunakan kendaraan dinas dan langsung diarahkan menuju area utama Istana. Sejumlah awak media yang telah menunggu sejak siang berupaya menanyakan perihal kondisi pasokan BBM di Bali. Namun, Menteri ESDM tersebut belum memberikan keterangan rinci kepada wartawan sebelum memasuki ruang pertemuan.

"Saya dipanggil Presiden untuk melaporkan perkembangan sektor energi, termasuk yang menjadi perhatian publik belakangan ini," ujar Bahlil singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Panggilan Presiden Menindaklanjuti Laporan Kelangkaan

Pemanggilan ini menindaklanjuti laporan yang berkembang di masyarakat mengenai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Presiden Prabowo disebut meminta penjelasan langsung dari kementerian teknis agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan segera ditetapkan langkah penanganannya.

Dalam Rapat Koordinasi terbatas yang berlangsung tertutup, Presiden menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk BBM, merupakan prioritas utama pemerintah. Keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut diarahkan pada percepatan distribusi serta penambahan pasokan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan.

"Presiden menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM. Kami diminta memastikan distribusi berjalan lancar," kata Bahlil menambahkan.

Menurut keterangan yang dihimpun, pemerintah akan menindaklanjuti temuan di lapangan dengan mengevaluasi pola penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Selain itu, pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat tersebut.

Bali Menjadi Perhatian Khusus Pemerintah

Bali ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan karena posisinya sebagai daerah tujuan wisata utama. Aktivitas ekonomi yang tinggi, termasuk sektor pariwisata dan transportasi, menjadikan ketersediaan BBM sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, kebutuhan BBM di Bali mengalami peningkatan seiring dengan naiknya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut diperparah oleh kendala teknis pada rantai distribusi yang menyebabkan sejumlah SPBU kehabisan stok dalam beberapa hari terakhir.

Presiden meminta jajaran terkait segera melakukan Rapat Koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah dan badan usaha penyalur. Langkah ini diambil agar penambahan pasokan dapat direalisasikan dalam waktu sesingkat mungkin.

"Kami sudah menyiapkan langkah percepatan. Penambahan suplai ke Bali akan dilakukan secara bertahap dan dipantau setiap hari," tegas Bahlil.

Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Pasokan Energi

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika kebutuhan masyarakat. Pemanggilan menteri teknis ke Istana dinilai sebagai bentuk kontrol langsung Presiden terhadap persoalan yang berdampak luas pada kehidupan sehari-hari.

Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan kelangkaan BBM di Bali. Selain itu, kementerian akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan kuota.

"Setiap minggu kami laporkan perkembangannya. Presiden ingin memastikan persoalan ini selesai dan tidak terulang," tutup Bahlil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai hasil lengkap pertemuan tersebut. Namun, pemanggilan Menteri ESDM ke Istana menandakan bahwa kelangkaan BBM di Bali telah menjadi perhatian serius di tingkat kepemimpinan nasional, dengan keputusan lanjutan diharapkan segera ditetapkan demi kepentingan masyarakat luas.