Waka MPR Sebut Energi Bersih Jadi Kunci Ketahanan Nasional

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Eddy Soeparno menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi bagian dari agenda ketahanan nasional yang menuntut respons terukur dari seluruh lembaga negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kebijakan energi yang digelar di Jakarta, Selasa (14/10/2026), dengan menekankan bahwa Indonesia memiliki modal sumber daya alam besar untuk mengembangkan energi bersih secara berkelanjutan.

Menurut politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut, posisi geografis dan kekayaan alam Indonesia memberikan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara. Ia menyatakan bahwa potensi energi surya, air, angin, panas bumi, hingga biomassa tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara, sehingga transisi energi seharusnya dipandang sebagai peluang strategis, bukan sekadar kewajiban internasional.

"Indonesia memiliki sumber daya besar untuk mengembangkan energi bersih. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik, tata kelola yang baik, dan komitmen lintas lembaga untuk merealisasikannya," tegas Eddy Soeparno di hadapan peserta forum.

Perubahan Iklim sebagai Ancaman Ketahanan Nasional

Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kenaikan muka air laut di kawasan pesisir, pergeseran musim yang mengganggu sektor pertanian, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, intensitas kejadian cuaca ekstrem di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, memicu krisis pangan, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan keamanan negara perlu diperluas dengan memasukkan dimensi iklim sebagai bagian dari pertahanan nonmiliter.

"Ketahanan nasional tidak lagi hanya berbicara soal pertahanan dan keamanan konvensional. Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi dengan kebijakan konkret," ujarnya.

MPR Dorong Sinkronisasi Kebijakan Energi

Eddy mengungkapkan bahwa MPR RI berkomitmen mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, hambatan utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada lemahnya koordinasi, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan pendanaan dan teknologi.

Ia menyebut bahwa dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian, sejumlah usulan telah mengemuka, termasuk penyederhanaan perizinan investasi energi hijau, penguatan riset dan pengembangan teknologi, serta pemberian insentif fiskal bagi industri yang beralih ke energi bersih. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen iklim nasional.

"Keputusan politik harus berpihak pada keberlanjutan. Regulasi yang tumpang tindih harus dipangkas agar investasi energi bersih bisa berjalan lebih cepat," tandasnya.

Transisi Energi Harus Berkeadilan

Wakil Ketua MPR itu juga menekankan pentingnya prinsip transisi energi yang berkeadilan, terutama bagi daerah penghasil energi fosil yang akan terdampak paling besar. Ia mengingatkan bahwa peralihan menuju energi bersih tidak boleh menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di wilayah yang selama ini bergantung pada sektor batu bara dan minyak.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan program pelatihan tenaga kerja, alih profesi, serta pengembangan industri baru di daerah terdampak agar transisi berjalan mulus. Ia menyatakan bahwa pendekatan itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara melindungi warga di tengah perubahan struktur ekonomi.

"Transisi energi harus berkeadilan. Jangan sampai kebijakan hijau justru menciptakan korban baru di daerah-daerah penghasil energi fosil," ucap Eddy.

Dalam sesi tanya jawab, Eddy juga menyoroti peran generasi muda sebagai penggerak inovasi energi bersih. Ia mendorong perguruan tinggi dan dunia usaha membangun kemitraan riset untuk menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, terutama di kawasan terpencil dan kepulauan.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PAN di MPR akan terus mendorong pembahasan kebijakan energi dalam forum lembaga tinggi negara, termasuk melalui kajian yang melibatkan akademisi dan pelaku industri. Menurutnya, keputusan strategis di bidang energi harus berbasis data dan kajian ilmiah, bukan kepentingan jangka pendek.

Menutup pernyataannya, Eddy mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan energi bersih akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Ia menyerukan seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan ego sektoral dan bersatu dalam agenda besar mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.