Kepala BGN Tanggapi Pemangkasan Anggaran Rp 38 Triliun

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan pemangkasan pagu anggaran lembaga tersebut sebesar Rp 38 triliun. Menurutnya, pengurangan tersebut justru menjadi pendorong bagi institusinya untuk bekerja lebih efisien dalam menjalankan program prioritas pemerintah di bidang gizi.

"Kami tidak mempermasalahkan pemangkasan itu. Kami berusaha efisien dalam setiap penggunaan anggaran," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/10).

Pernyataan tersebut menanggapi kebijakan penyesuaian belanja kementerian dan lembaga yang ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas fiskal. Pemangkasan anggaran BGN menjadi salah satu pos yang mengalami penyesuaian signifikan pada tahun anggaran berjalan.

Komitmen Pengelolaan Anggaran yang Bertanggung Jawab

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dialokasikan kepada BGN akan dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia memastikan tidak ada program yang dijalankan tanpa dasar perencanaan yang jelas dan terukur.

"Kami memastikan akan mengelola anggaran BGN dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara substansi," tuturnya.

"Kami tidak mempermasalahkan pemangkasan itu. Kami berusaha efisien dalam setiap penggunaan anggaran."

Menurutnya, efisiensi tidak berarti mengurangi sasaran penerima manfaat. Ia menyatakan BGN tetap berkomitmen menjalankan program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lembaga.

Penyesuaian Program dan Prioritas Sasaran

Dalam rapat koordinasi internal, BGN disebut telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah pos belanja. Peninjauan tersebut mencakup rasionalisasi biaya operasional, optimalisasi distribusi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

Sudaryono menuturkan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan berbasis data dalam menentukan prioritas. Data penerima manfaat, kondisi wilayah, serta kapasitas infrastruktur menjadi pertimbangan utama agar intervensi gizi tepat sasaran.

"Kami menindaklanjuti arahan pemerintah dengan melakukan penyesuaian, bukan mengurangi komitmen. Prioritas tetap pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan," kata Sudaryono.

Ia juga menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait, untuk memastikan program gizi nasional berjalan tanpa gangguan berarti meskipun terjadi pengurangan pagu.

Respons terhadap Dinamika Fiskal Nasional

Pemangkasan anggaran BGN senilai Rp 38 triliun merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang tengah menjadi perhatian publik. Pemerintah beralasan penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut akan menguji kemampuan lembaga dalam mempertahankan capaian program. Namun Sudaryono optimistis struktur program yang telah dibangun memungkinkan BGN tetap berkinerja optimal.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memastikan penyesuaian anggaran tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada layanan kepada masyarakat.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait agar penyesuaian ini tetap sejalan dengan target pembangunan nasional," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, BGN belum merinci secara terperinci pos-pos anggaran yang mengalami pengurangan maupun besaran penyesuaian pada masing-masing program. Namun Sudaryono memastikan bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.