Eko Suwanto Pastikan Anggaran Stunting Kota Yogya Naik 2027

YOGYAKARTA — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk percepatan penanganan stunting di Kota Yogyakarta akan mengalami kenaikan pada tahun 2027. Kepastian tersebut disampaikan menyusul evaluasi pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran penanganan stunting di tingkat kelurahan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp100 juta per kelurahan. Pada tahun 2026, alokasi tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp120 juta per kelurahan. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD DIY berkomitmen melanjutkan tren kenaikan itu pada tahun anggaran 2027.

"Kita terus mendorong keberlanjutan program percepatan penanganan stunting ini. Tahun 2027 anggaran untuk menyelesaikan masalah stunting akan kita naikkan," kata Eko Suwanto.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko Suwanto saat berkunjung ke Kantor Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam kunjungan kerja itu, ia sekaligus menyerahkan bantuan bahan pangan berupa telur kepada sejumlah penerima manfaat sebagai bagian dari upaya pendukung pemenuhan gizi keluarga.

Fokus pada Pemberian Makanan Tambahan

Menurut Eko Suwanto, strategi penanganan stunting tidak cukup hanya bertumpu pada intervensi anggaran, tetapi harus diikuti dengan program konkret yang menyasar kelompok rentan. Salah satu instrumen utama yang terus didorong adalah pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna meningkatkan status gizi sejak seribu hari pertama kehidupan.

"Penanganan stunting perlu dilanjutkan melalui pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan gizi balita dan ibu hamil," ujarnya menegaskan.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat luas dan pelaku usaha dalam upaya percepatan penanganan stunting. Menurutnya, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, warga, dan dunia usaha akan memperkuat efektivitas program di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan kelurahan dan kalurahan.

Dalam kunjungan tersebut, Eko Suwanto menyatakan bahwa pihaknya belum dapat merinci angka pasti kenaikan anggaran untuk tahun 2027. Namun demikian, ia memastikan bahwa penambahan alokasi tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan yang diperjuangkan di lembaga legislatif.

"Untuk tahun 2027 kita akan naikkan. Pada saatnya nanti kita akan umumkan," tutupnya.

Dorong Tambahan Alokasi untuk Kalurahan dan Kelurahan

Selain persoalan stunting, Eko Suwanto menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan alokasi anggaran bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan dan kelurahan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan amanat peraturan daerah yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan alokasi anggaran setiap tahun kepada setiap kalurahan dan kelurahan secara adil dan merata.

"Kita akan terus perjuangkan tambahan alokasi untuk pemajuan pembangunan di kalurahan dan kelurahan untuk wujudkan harapan masyarakat. Yang pasti naik," kata Eko Suwanto.

Menurutnya, pemenuhan kewajiban anggaran sesuai peraturan daerah tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya pemerataan pembangunan hingga tingkat paling bawah. Dengan begitu, masyarakat di kalurahan dan kelurahan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan fiskal daerah.

Warga Pandeyan Harap Program Berlanjut

Sumarni, warga Pandeyan, menyambut baik keberlanjutan program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, program tersebut dinilai bermanfaat untuk meningkatkan gizi keluarga sekaligus membantu penanganan stunting di lingkungan tempat tinggalnya.

"Pemberian makanan tambahan ini sangat membantu, terutama bagi balita dan ibu hamil. Kami berharap program ini terus dilanjutkan," kata Sumarni.

Harapan serupa disampaikan sejumlah warga yang menerima bantuan telur dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai intervensi gizi langsung menyentuh kebutuhan harian keluarga di tingkat terbawah dan dirasakan manfaatnya secara nyata.

Dengan kepastian kenaikan anggaran pada 2027, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan semakin optimal menekan angka prevalensi stunting. Komitmen legislatif dan eksekutif di bidang pendanaan dinilai menjadi fondasi bagi keberhasilan program percepatan penanganan stunting di wilayah tersebut.