Komisi I Kecam Serangan Bandara Riyadh, Desak Jaminan Keselamatan WNI

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sukamta menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia di Arab Saudi menyusul serangan yang menghantam Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan melumpuhkan operasional penerbangan di ibu kota Kerajaan Arab Saudi itu.

"Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Sukamta dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/10).

Kelompok Houthi dilaporkan melancarkan rangkaian serangan terhadap dua bandara internasional di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan paling dahsyat terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu dan memicu kebakaran besar di kawasan terminal.

Data awal yang dihimpun menyebutkan sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 309 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Asap hitam pekat dilaporkan membubung di sekitar area bandara sehingga memaksa otoritas setempat menghentikan sementara seluruh aktivitas penerbangan.

KBRI Riyadh Telusuri Keberadaan WNI

Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyatakan belum menemukan adanya warga negara Indonesia yang teridentifikasi menjadi korban dalam insiden tersebut. Untuk memastikan hal itu, KBRI Riyadh melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur komunikasi dengan komunitas WNI di Arab Saudi.

Sukamta mengapresiasi langkah yang telah diambil perwakilan RI tersebut, termasuk menjalin kontak dengan jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh. Penelusuran juga dilakukan terhadap komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.

"KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid," ujar Sukamta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berharap perwakilan RI terus meningkatkan pemantauan terhadap kondisi seluruh WNI di Arab Saudi. Perhatian khusus, menurut dia, perlu diberikan kepada para jemaah umrah Indonesia yang berpotensi terdampak akibat terganggunya jadwal penerbangan.

"Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini," lanjutnya.

Pemerintah Diminta Fasilitasi Jemaah Umrah

Komisi I DPR RI mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah umrah Indonesia yang batal berangkat akibat penutupan Bandara Internasional King Khalid. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak dirugikan secara materiil maupun administratif oleh situasi keamanan yang memburuk di kawasan.

Otoritas Arab Saudi dilaporkan menutup Bandara Internasional King Khalid setelah serangan terjadi, sehingga sejumlah penerbangan dari dan menuju Riyadh mengalami penundaan maupun pembatalan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sejumlah WNI, termasuk tiga pekerja migran Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan dan telah menerima bantuan dari KBRI Riyadh.

Dalam rapat koordinasi internal, Komisi I menegaskan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara konsisten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, negara wajib memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, termasuk dalam situasi darurat akibat konflik bersenjata.

Komisi I juga meminta Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan jalur evakuasi dan pemulangan WNI berjalan lancar. Koordinasi tersebut mencakup penyediaan informasi terkini mengenai status bandara, jadwal penerbangan pengganti, serta akses layanan kesehatan bagi WNI yang membutuhkan.

Desakan Penguatan Diplomasi Perlindungan

Anggota Komisi I menilai insiden ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi perlindungan di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik di Yaman dan dampaknya terhadap negara-negara tetangga dinilai perlu diantisipasi dengan protokol perlindungan yang lebih responsif.

Fraksi-fraksi di Komisi I sepakat menjadikan isu keselamatan WNI di Arab Saudi sebagai agenda pengawasan prioritas. DPR akan meminta laporan berkala dari Kementerian Luar Negeri mengenai perkembangan situasi keamanan di Riyadh dan Dammam, termasuk jumlah WNI yang terdampak serta langkah mitigasi yang telah dilakukan.

Menurut Sukamta, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif apabila eskalasi serangan berlanjut, termasuk skenario evakuasi bagi WNI yang berada di wilayah berisiko. Ia menekankan bahwa keselamatan jiwa warga negara harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

"Keputusan apa pun yang diambil harus mengutamakan keselamatan WNI. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini dalam rapat kerja dengan mitra terkait," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, KBRI Riyadh masih melakukan pemantauan intensif dan membuka jalur komunikasi bagi WNI yang membutuhkan bantuan di Arab Saudi.