MUI Kecam Serangan Houthi ke Fasilitas Sipil Arab Saudi

Jakarta — Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengecam keras serangan kelompok Houthi yang menyasar fasilitas sipil di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (14/10), ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merusak fasilitas publik, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dari pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan dengan konflik bersenjata yang berlangsung.

"Saya sungguh sangat prihatin terhadap serangan Houthi yang menyasar fasilitas sipil. Ini tidak saja merusak fasilitas publik, menimbulkan korban jiwa orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan konflik. Dan lebih dari itu sangat mengganggu umat Islam yang melaksanakan ibadah umrah," ujar Sudarnoto.

Pernyataan tersebut menjadi respons resmi MUI terhadap eskalasi serangan yang turut berdampak pada kawasan penyimpanan bahan bakar bandara, sebagaimana tergambar dari kepulan asap hitam pekat yang membubung pada Sabtu (19/9). Insiden ini memperlihatkan bahwa serangan tidak hanya menyasar instalasi militer, melainkan merembet ke kawasan sipil yang menjadi jalur utama pergerakan jemaah umrah dan penumpang internasional.

Pelanggaran Hukum Internasional

Dalam keterangannya, Sudarnoto menilai bahwa serangan terhadap fasilitas sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya ketentuan yang menjamin perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa hak-hak sipil dalam bentuk apa pun tidak boleh dirusak, apalagi dihancurkan, terutama ketika menyangkut keselamatan jemaah yang tengah menjalankan ibadah umrah.

"Hak-hak sipil dalam bentuk apa pun tidak boleh dirusak apalagi dihancurkan. Apalagi mengganggu begitu banyak jemaah yang akan dan sedang melaksanakan ibadah umrah. Mereka harus dilindungi oleh siapa pun. Dan hukum internasional jelas sekali menegaskan soal ini," tambahnya.

Menurutnya, serangan ini melanggar hukum internasional. Karena itu, ia meminta dengan tegas agar serangan terhadap fasilitas dan masyarakat sipil dihentikan sepenuhnya. Sudarnoto juga mendesak kedua belah pihak yang bertikai untuk menghentikan perang dan tidak saling memulai eskalasi baru.

"Karena itu, saya meminta betul untuk hentikan serangan terhadap fasilitas dan masyarakat sipil. Lebih dari itu, kedua belah pihak juga harus hentikan perang, jangan saling memulai," ujar Sudarnoto.

Dorong Perdamaian dan Kecaman terhadap Provokasi

Lebih lanjut, Sudarnoto menekankan pentingnya langkah penghentian perang dan pembukaan jalur diplomasi melalui peace talk. Ia mengingatkan bahwa eskalasi tidak akan menyelesaikan persoalan, melainkan hanya memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan. Dalam konteks ini, ia juga menyoroti peran negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, agar tidak memperkeruh keadaan dengan tindakan yang bersifat memanas-manasi.

"Langkah hentikan perang dan peace talk sangatlah penting, jangan mengekskalasi. Kepada negara seperti Amerika juga saya minta jangan ikut manas-manasi situasi sehingga memperumit keadaan. Situasi global jangan lagi diperburuk supaya peradaban dunia ini tidak runtuh," lanjutnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran MUI bahwa konflik yang berlarut-larut dapat mengancam stabilitas global, termasuk kelangsungan ibadah umrah yang menjadi hak setiap muslim. Sudarnoto menilai bahwa perlindungan terhadap jemaah harus menjadi prioritas bersama, mengingat mereka berada di kawasan konflik tanpa keterlibatan apa pun.

Harapan kepada Pemerintah Indonesia

Dalam keterangan tertulisnya, Sudarnoto juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan perdamaian antara kedua kelompok yang bertikai. Ia berharap Indonesia dapat memanfaatkan posisi diplomatiknya untuk mendorong dialog dan menciptakan suasana kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai.

"Saya berharap pemerintah Indonesia dapat berperan serta mewujudkan perdamaian," ujar Sudarnoto.

Harapan ini sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik selalu menjadi prioritas. MUI memandang bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perlindungan warga negara Indonesia yang tengah menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Dengan mencuatnya isu ini, MUI menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan perlindungan terhadap fasilitas sipil dan masyarakat tidak berdosa, sekaligus mengingatkan bahwa hukum internasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Seruan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik maupun komunitas internasional.