bagus-nugroho
MEDAN — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan (Unimed), Anggi Pratiwi, menegaskan bahwa penerapan Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO) memerlukan pengawasan ketat dari otoritas perpajakan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul bergulirnya wacana optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui sistem pemisahan transaksi elektronik berbasis kode batang itu.
Menurut Anggi, QRESTO merupakan instrumen yang dirancang untuk memisahkan secara otomatis komponen pajak dari nilai transaksi konsumen. Ia menyatakan bahwa sistem tersebut berpotensi memperkuat penerimaan negara, namun hanya jika diiringi mekanisme kontrol yang berlapis dan transparan.
"Pengawasan ketat menjadi prasyarat mutlak agar QRESTO tidak hanya menjadi formalitas teknologi, melainkan benar-benar menutup celah kebocoran pajak," tegas Anggi dalam keterangannya di Medan, Selasa.
Urgensi Pemantauan Berlapis
Anggi menjelaskan bahwa pengawasan QRESTO perlu melibatkan setidaknya tiga lapisan, yakni audit internal pengelola sistem, pengawasan fungsional instansi perpajakan, serta partisipasi publik melalui kanal pelaporan. Ia menilai tanpa pemantauan berlapis, rekayasa data transaksi berpotensi tetap terjadi di titik penjualan.
Ia juga menyoroti pentingnya validasi data penerimaan secara berkala. Berdasarkan kajiannya, ketidaksesuaian antara volume transaksi dan setoran pajak dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan yang wajib ditindaklanjuti.
"Rekonsiliasi data harus dilakukan dalam periode yang terukur, sehingga selisih sekecil apa pun dapat segera diidentifikasi dan diusut," ujarnya.
Integrasi Sistem dan Sumber Daya Manusia
Dalam perspektif akademiknya, Anggi menilai keberhasilan QRESTO turut ditentukan oleh kesiapan integrasi antara sistem pembayaran, perangkat pedagang, dan basis data otoritas pajak. Ia mengingatkan bahwa kegagalan interoperabilitas berisiko menimbulkan kebocoran baru, termasuk potensi manipulasi pada tingkat pengecer.
Selain aspek teknologi, ia menyoroti kapasitas sumber daya manusia pengelola. Menurutnya, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pajak dan pelaku usaha wajib dilakukan agar pemahaman terhadap prosedur pemisahan pajak semakin seragam.
"Teknologi tanpa kompetensi aparatur akan menghasilkan pengawasan yang lemah, dan pada akhirnya merugikan penerimaan daerah," kata Anggi.
Dampak pada Penerimaan Daerah
Anggi menuturkan bahwa optimalisasi pajak melalui QRESTO berimplikasi langsung pada ruang fiskal daerah. Ia menyatakan, penerimaan yang optimal dapat memperkuat pembiayaan layanan publik apabila dikelola dengan tata kelola yang akuntabel.
Ia pun mendorong adanya evaluasi berkala yang melibatkan akademisi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Ombudsman. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga akan memperkuat legitimasi sistem sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan.
Anggi menambahkan, transparansi data agregat penerimaan perlu dipublikasikan secara berkala. Langkah itu dinilainya dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi perpajakan.
"Kepercayaan publik adalah modal utama. Publikasi data yang terbuka akan mempersempit ruang penyalahgunaan dan mempercepat perbaikan sistem," ujarnya.
Harapan terhadap Regulasi Turunan
Menutup keterangannya, Anggi berharap regulasi turunan QRESTO memuat ketentuan sanksi yang tegas bagi pelaku manipulasi data. Ia juga mengusulkan adanya mekanisme audit forensik digital yang dijalankan secara berkala, tidak hanya saat terjadi dugaan pelanggaran.
Ia menilai, kepastian hukum bagi wajib pajak dan pelaku usaha menjadi faktor penentu adopsi sistem tersebut. Dengan begitu, QRESTO dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan kebocoran pajak yang efektif, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.
"Sinergi antara regulasi, teknologi, dan pengawasan ketat akan menentukan apakah QRESTO benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar proyek yang berhenti di tahap uji coba," tutup Anggi Pratiwi.
Comments (0)