Prabowo Tekankan Bakom Harus Jadi Pendengar Aspirasi Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memiliki fungsi strategis sebagai penyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar corong penyebaran informasi pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan usai menghadap Presiden di kediaman pribadi kepala negara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Oktober.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa Bakom harus menjadi telinga Istana, bukan hanya pelantang. Artinya, kami dituntut mendengar lebih dahulu, memahami denyut aspirasi rakyat, baru kemudian menyampaikan kebijakan pemerintah dengan tepat," kata Syahganda kepada wartawan seusai pertemuan.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Menurut penuturan Syahganda, Presiden memanggil keduanya untuk memberikan arahan langsung mengenai arah kerja lembaga yang baru dibentuk tersebut, sekaligus memastikan bahwa komunikasi pemerintah berjalan dua arah dan tidak terjebak pada pola satu arah yang kaku.

Arahan Langsung di Hambalang

Syahganda menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana koordinasi tertutup dan berlangsung sekitar dua jam. Presiden, ujarnya, meminta Bakom menyusun peta jalan komunikasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh saluran informasi resmi.

"Bapak Presiden berpesan agar kami tidak hanya duduk di Jakarta. Kami diminta turun, bertemu tokoh masyarakat, mendengar keluhan di daerah, dan menjadikan temuan itu bahan rekomendasi bagi kementerian dan lembaga terkait," ujar Syahganda.

Ia menambahkan, arahan tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo yang menekankan kedekatan dengan rakyat. Bakom, lanjutnya, akan berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas kementerian dalam mengelola arus informasi publik, termasuk merespons isu yang berkembang cepat di ruang digital.

Fungsi Penyerap dan Penyampai Informasi

Dalam keterangannya, Fadli Tri Hartono menyatakan bahwa Bakom akan memperkuat mekanisme serap aspirasi melalui kanal digital dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Data yang terkumpul, katanya, akan diolah menjadi laporan berkala bagi Presiden agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

"Kami membagi tugas. Ada fungsi mendengar, ada fungsi menyampaikan. Dua-duanya harus berjalan seimbang agar komunikasi pemerintah tidak sumbang," kata Fadli.

Ia menuturkan, Bakom juga akan bersinergi dengan juru bicara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi itu diperlukan agar pesan pemerintah konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Bakom dan Tantangan Komunikasi Publik

Pembentukan Bakom sendiri merupakan bagian dari penataan kelembagaan komunikasi pemerintah pada awal pemerintahan Prabowo. Lembaga ini digadang-gadang menjadi pusat koordinasi informasi resmi yang menggantikan pola kerja yang sebelumnya tersebar di sejumlah institusi.

Pengamat komunikasi politik menilai langkah Presiden memanggil langsung pimpinan Bakom menunjukkan bahwa komunikasi publik ditempatkan sebagai prioritas. Menurut mereka, tantangan terbesar Bakom adalah menjaga kredibilitas di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya kecurigaan publik terhadap narasi resmi.

Sejumlah kalangan berharap Bakom tidak terjebak pada pola propaganda, melainkan benar-benar menjalankan fungsi dialogis. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat, sekaligus pemerintah dapat menangkap sinyal-sinyal persoalan sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mengenai hasil lengkap pertemuan di Hambalang tersebut. Namun, arahan Presiden kepada Bakom dinilai menjadi penanda bahwa komunikasi pemerintah ke depan akan menempuh jalur yang menekankan pendengaran aktif terhadap aspirasi rakyat.