Prabowo Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Bahas Percepatan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6). Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri seluruh menteri, pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Agenda utama pertemuan adalah evaluasi kinerja semester pertama tahun berjalan dan penetapan arah kebijakan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Evaluasi Kinerja dan Target Pertumbuhan

Dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan capaian realisasi investasi kuartal pertama yang menembus angka Rp425,3 triliun. Presiden menegaskan target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada tahun fiskal berjalan harus dijaga melalui sinkronisasi program antar kementerian. "Bapak Presiden memerintahkan seluruh pembantu beliau untuk mempercepat serapan anggaran, khususnya pada proyek padat karya yang langsung menyentuh masyarakat," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers usai sidang.

Sidang paripurna ini juga menyoroti realisasi belanja pemerintah pusat yang baru mencapai 38 persen dari total pagu APBN. Presiden meminta kementerian teknis untuk segera menyelesaikan kendala administrasi yang menghambat lelang dan eksekusi proyek. "Tidak boleh ada uang rakyat yang mengendap. Harus segera berputar di masyarakat," tegas Presiden, dikutip Prasetyo.

Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Prioritas

Sektor pangan dan energi kembali ditegaskan sebagai pilar kedaulatan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan progres program cetak sawah baru seluas 100.000 hektare di Papua dan Kalimantan. Presiden menetapkan target swasembada pangan dicapai dalam dua tahun, lebih cepat dari rencana awal tiga tahun. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Keuangan diminta menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil meningkatkan indeks pertanaman.

Di bidang energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan hitungan transisi dari BBM ke biodiesel B50 dan campuran bioetanol. Keputusan rapat menindaklanjuti arahan Presiden agar subsidi energi dialihkan secara bertahap ke energi terbarukan tanpa menimbulkan gejolak harga. "Kita akan memulai uji coba B50 pada triwulan ketiga di lima wilayah percontohan," jelas Bahlil di kesempatan terpisah.

Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

Presiden juga menyoroti lambannya transformasi digital di tubuh birokrasi. Dalam rapat koordinasi yang digelar sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengakui masih terdapat 1.734 aplikasi pemerintah yang tumpang tindih. Sidang paripurna memutuskan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Pemerintahan di bawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Digital. Satgas ini diberi wewenang mengintegrasikan seluruh layanan publik ke dalam satu portal nasional paling lambat akhir 2026.

Selain itu, Presiden meminta jajarannya memangkas perizinan investasi yang dinilai masih berbelit. "Kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja, implementasinya harus konsisten. Kepala daerah yang tidak sejalan dengan semangat kemudahan berusaha akan kita evaluasi," demikian bunyi arahan Presiden yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Konsolidasi Politik dan Stabilitas Keamanan

Di luar agenda ekonomi, sidang paripurna kali ini juga membahas konsolidasi politik menjelang Pilkada serentak tahap kedua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa tahapan persiapan di 37 provinsi dan 415 kabupaten/kota berjalan sesuai jadwal. Presiden menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dan aparat keamanan. "TNI dan Polri harus memastikan keamanan di seluruh titik rawan konflik," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai rapat.

Rapat paripurna yang berlangsung selama tiga setengah jam ini ditutup dengan penandatanganan sejumlah keputusan presiden dan instruksi presiden yang akan diundangkan dalam waktu dekat. Juru bicara kepresidenan mengonfirmasi bahwa sidang selanjutnya diagendakan pada awal triwulan ketiga untuk mengevaluasi progres kebijakan yang telah disepakati.