Menko Hadi Instruksikan Baintelkam Polri Siapkan Rencana Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menginstruksikan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk menyusun perencanaan yang tajam dan komprehensif guna mengamankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Baintelkam Polri, perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), serta sejumlah pejabat terkait, Hadi menekankan bahwa perencanaan intelijen harus bersifat antisipatif terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. “Kami meminta Baintelkam Polri untuk membuat perencanaan yang tajam, tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, dengan memetakan seluruh potensi gangguan keamanan sejak dini,” tegas Hadi dalam sambutannya.

Pentingnya Deteksi Dini dalam Pengamanan Pilkada

Menko Polhukam menyatakan bahwa pengalaman Pilkada sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah kerawanan seperti politik uang, polarisasi sosial, hingga potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, peran intelijen Polri menjadi krusial dalam memberikan early warning kepada penyelenggara dan aparat keamanan. “Baintelkam harus mampu membaca dinamika politik lokal, termasuk potensi provokasi yang bisa memicu kerusuhan. Data intelijen yang akurat akan menjadi dasar bagi kepolisian dan TNI untuk mengambil langkah preventif,” ujar Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga mengingatkan bahwa Pilkada 2024 akan digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada Februari 2024, sehingga beban pengamanan menjadi lebih berat. Ia meminta agar koordinasi antara Baintelkam, BIN, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat. “Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal atau pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas,” tambahnya.

Rencana Operasi dan Pemetaan Wilayah Rawan

Kepala Baintelkam Polri, Komisaris Jenderal Pol. Wahyu Widada, yang turut hadir dalam rapat, menyatakan bahwa pihaknya telah mulai menyusun rencana operasi intelijen yang terintegrasi dengan sistem pengamanan wilayah. “Kami telah memetakan daerah-daerah yang masuk kategori rawan tinggi, seperti Papua, Maluku, dan beberapa wilayah di Jawa Timur. Untuk daerah tersebut, kami akan menempatkan tim intelijen yang lebih solid dan melakukan pendekatan soft power melalui dialog dengan tokoh masyarakat,” jelas Wahyu.

Berdasarkan data Baintelkam, setidaknya terdapat 15 provinsi yang memiliki indeks kerawanan Pilkada tinggi berdasarkan hasil pemetaan bersama Bawaslu dan KPU. Faktor utama meliputi sengketa hasil pemilu, konflik antar pendukung, serta lemahnya netralitas aparatur sipil negara (ASN). Hadi menegaskan bahwa perencanaan intelijen harus mencakup skenario penanganan untuk setiap potensi kerawanan tersebut. “Setiap daerah harus memiliki rencana kontijensi yang detail. Jangan sampai kita baru bereaksi setelah kejadian,” tegasnya.

Selain itu, Hadi juga meminta agar Baintelkam melakukan pemantauan terhadap pergerakan kelompok-kelompok yang memiliki riwayat kekerasan politik. Ia mencontohkan praktik penggalangan massa oleh oknum partai politik yang kerap memicu bentrok. “Intelijen harus bisa membedakan antara aktivitas politik yang sah dan upaya mobilisasi massa yang mengarah pada tindakan anarkis. Laporkan segera kepada saya jika ada indikasi pelanggaran,” perintah Hadi.

Sinergi dengan TNI dan Penyelenggara Pemilu

Menko Polhukam juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam pengamanan Pilkada. Meskipun Polri menjadi leading sector, TNI akan memberikan dukungan personel dan logistik di daerah-daerah yang membutuhkan. “Saya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk menyiapkan pasukan pengamanan di perbatasan dan daerah rawan. TNI siap membantu jika Polri memerlukan tambahan kekuatan,” ujar Hadi.

Dalam rapat tersebut, Hadi juga meminta agar Baintelkam menjalin komunikasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya adalah untuk menyelaraskan data intelijen dengan jadwal tahapan Pilkada. “Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara, harus ada assessment keamanan. Baintelkam harus memberikan rekomendasi kepada KPU dan Bawaslu jika ada potensi gangguan,” jelas Hadi.

Menutup rapat, Hadi mengingatkan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari kondisi keamanan yang kondusif. “Saya minta seluruh jajaran intelijen Polri bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Keamanan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada satu pun daerah yang terganggu karena lemahnya perencanaan,” pungkasnya.

Rapat Koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam telah mengadakan pertemuan serupa dengan Kepala BIN dan Panglima TNI untuk mematangkan strategi keamanan nasional. Dengan instruksi ini, diharapkan Baintelkam Polri mampu menyusun rencana operasi yang tajam dan adaptif terhadap dinamika politik lokal.