Pemerintah Perkuat Modifikasi Cuaca dan Armada Udara Atasi Karhutla Kalimantan

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sekaligus menambah armada udara untuk mempercepat pemadaman dari permukaan tanah dan udara. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi penanganan darurat karhutla yang digelar di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dari lima provinsi di Pulau Kalimantan.

Rapat koordinasi tersebut menindaklanjuti peningkatan titik panas yang terpantau dalam sepekan terakhir di sejumlah daerah rawa dan lahan gambut, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menilai penanganan karhutla pada tahun ini perlu dipercepat karena musim kemarau diprakirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada September 2026.

Operasi Modifikasi Cuaca Digencarkan

OMC ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mempercepat pemadaman, terutama pada lahan gambut yang sulit dijangkau peralatan darat. Melalui penyemaian awan menggunakan garam (NaCl) yang disemai dari udara, pemerintah berupaya menumbuhkan hujan buatan di wilayah yang masih diselimuti asap tebal.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, tidak kurang dari 1.240 titik panas terpantau di wilayah Kalimantan dalam sepekan terakhir, dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Tengah. Asap dari kebakaran tersebut turut menurunkan kualitas udara di sejumlah kota, antara lain Palangka Raya dan Banjarmasin, hingga masuk kategori tidak sehat.

“OMC menjadi garda terdepan dalam upaya pemadaman dari udara. Kami mengoptimalkan seluruh potensi awan yang ada di atas Kalimantan agar hujan buatan segera turun di titik-titik yang membutuhkan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam keterangan resminya.

Pelaksanaan OMC berkoordinasi dengan layanan navigasi penerbangan untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara. Area penyemaian ditentukan berdasarkan citra satelit dan data prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara harian.

Armada Udara Ditambah untuk Percepatan Pemadaman

Selain menggencarkan OMC, pemerintah menambah jumlah armada udara yang disiagakan untuk operasi water bombing dan patroli udara. Penambahan tersebut merupakan keputusan strategis agar luas lahan terbakar dapat ditekan sebelum api meluas ke kawasan lindung dan permukiman warga.

“Penambahan armada udara adalah keputusan strategis untuk mempercepat penanganan di lapangan. Dengan dukungan pesawat dan helikopter, kami menargetkan titik api dapat dipadamkan sebelum meluas,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memimpin rapat tersebut.

Jenis armada yang disiagakan meliputi pesawat patroli, pesawat penyemai garam untuk OMC, serta helikopter water bombing. Seluruh armada dioperasikan secara terpadu oleh TNI AU, Polri, BNPB, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Tim Manggala Agni di lapangan.

Koordinasi Lintas Sektor dan Langkah Lanjutan

Rapat Koordinasi juga menegaskan pembagian peran lintas sektor dalam penanganan karhutla. TNI dan Polri diperkuat untuk patroli terpadu dan penegakan hukum, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan posko, sarana air, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Satuan tugas darat dikerahkan ke wilayah rawan untuk memadamkan api yang belum terjangkau armada udara, termasuk melalui pembangunan sekat kanal (kanal bloking) di lahan gambut serta penyediaan embung dan sumur bor sebagai sumber air pemadaman.

“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman dari udara. Dibutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan,” tegas Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan penegakan hukum tetap berjalan bagi pihak yang membuka lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan ancaman hukuman penjara dan denda bagi pelakunya.

Dampak kabut asap turut menjadi perhatian pemerintah. Dinas kesehatan setempat menyiagakan posko pelayanan kesehatan, membagikan masker, dan menyiapkan langkah penanganan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk.

Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan titik api kepada petugas terdekat. Evaluasi perkembangan penanganan karhutla akan dilakukan secara berkala melalui Rapat Koordinasi lanjutan hingga kondisi di Kalimantan dinyatakan pulih.