Rocky Gerung Soroti Efektivitas Badan Komunikasi Pemerintah Hadapi Dinamika Kritik

Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan pentingnya perbaikan mendasar pada tata kelola narasi kenegaraan yang diemban kepemimpinan baru Badan Komunikasi Pemerintah guna mengikis distorsi informasi di ruang publik nasional. Penegasan tersebut disampaikan Rocky di Jakarta, menanggapi langkah eksekutif yang menetapkan pejabat baru dalam struktur komunikasi kepresidenan guna menindaklanjuti agenda diseminasi program strategis nasional. Dalam kesempatan yang sama, ia secara terbuka merespons sorotan tajam dari jejaring masyarakat sipil yang menuding dirinya mengkhianati perjuangan demokrasi.

Rocky menyatakan bahwa komunikasi kepresidenan menghadapi tantangan legitimasi yang signifikan apabila terus terjebak dalam pola respons konvensional. Menurut analisisnya, lembaga komunikasi negara memiliki kewajiban institusional untuk menjembatani friksi wacana antara regulator dan masyarakat, alih-alih membatasi diri sebagai instrumen klarifikasi defensif di hadapan kritik publik.

Urgensi Pemulihan Reputasi dan Efektivitas Narasi Negara

Terkait pergantian kepemimpinan pada institusi komunikasi kepresidenan, Rocky menyampaikan pandangan kritis yang dibalut dialektika satire politik. Ia menyatakan bahwa pembuktian kapasitas pimpinan lembaga yang baru ditetapkan tersebut diuji dari kemampuannya mendudukkan perkara wacana politik secara jernih dan berkeadilan.

"Tugas pertama yang perlu dituntaskan adalah memulihkan nama baik saya di ruang publik. Aparatur komunikasi harus mampu membedakan secara tegas antara argumentasi rasional yang berbobot dan fabrikasi sentimen personal," tegas Rocky.

Rocky menegaskan bahwa akuntabilitas tata kelola arus informasi publik telah diatur secara mengikat dan ditetapkan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan landasan hukum tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah diwajibkan menyajikan substansi kebijakan secara transparan kepada publik tanpa menciptakan distorsi makna yang merugikan hak masyarakat untuk memperoleh kebenaran informasi objektif.

Resonansi Kritik Kalangan Aktivis dan Dialektika Demokrasi

Merespons sikap kritis dari kalangan akademisi dan pegiat pro-demokrasi yang mempertanyakan konsistensi sikap politiknya, Rocky menegaskan penghormatannya terhadap kebebasan menyatakan pendapat. Baginya, gelombang tudingan yang diarahkan kepadanya merupakan manifestasi sah dari dinamika kedaulatan warga yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan.

"Saya tidak berhak melarang kawan-kawan melayangkan kritik tajam. Ada pihak yang menganggap saya mengkhianati perjuangan, namun perbedaan posisi argumentatif adalah keniscayaan dalam ekosistem demokrasi yang sehat," ujar Rocky.

Ia menepis anggapan bahwa kedekatan komunikasi dengan institusi negara menandakan kompromi etik atau pelemahan daya kritis. Rocky menandaskan bahwa parameter integritas seorang intelektual diuji melalui ketajaman analisis terhadap setiap keputusan strategis yang disahkan oleh pemerintah, bukan didikte oleh polarisasi dukung-mendukung yang dangkal di media sosial.

Tuntutan Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Parlemen

Perkembangan kelembagaan komunikasi kepresidenan ini turut menjadi pembahasan strategis dalam rapat dengar pendapat serta agenda Rapat Koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara. Evaluasi menyeluruh terhadap performa kehumasan pemerintah pusat juga disuarakan secara resmi dalam sidang Pleno bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu.

Sejumlah perwakilan Fraksi di parlemen menegaskan bahwa restrukturisasi kelembagaan komunikasi negara wajib mengedepankan prinsip keterbukaan publik yang terukur. Fraksi-fraksi di Senayan meminta agar birokrasi komunikasi mampu menerjemahkan kebijakan teknis kementerian menjadi bahasa yang dipahami secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Mengakhiri pandangannya, Rocky Gerung menyatakan bahwa kepemimpinan baru badan tersebut harus berani membuka kanal dialektika dua arah yang setara antara negara dan rakyat. Keberhasilan komunikasi publik, menurutnya, tidak dinilai dari minimnya resistensi masyarakat sipil, melainkan dari kedewasaan institusi negara dalam mengelola dan menindaklanjuti kritik konstruktif demi kematangan demokrasi Indonesia.