Kemensos dan BKKBN Siapkan Layanan Penguatan Mental Siswa

Layanan penguatan mental bagi murid Sekolah Rakyat akan segera dihadirkan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Program andalan BKKBN, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), akan diintegrasikan ke dalam 52 Sekolah Rakyat yang tersebar di 20 provinsi sebagai proyek percontohan.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta jajaran eselon I dari kedua institusi. Rapat menghasilkan nota kesepahaman yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan modul pelatihan konselor sebaya, pengadaan sarana konseling, serta jadwal implementasi bertahap mulai awal semester ganjil tahun ajaran 2026/2027.

“Kesehatan mental adalah fondasi utama bagi anak-anak kita untuk bisa belajar dan berkembang. Di Sekolah Rakyat, kami tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga membangun ketahanan psikologis mereka agar mampu menghadapi tekanan hidup,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan pers usai rapat.

Data Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja Indonesia (I-NAMHS) 2022 menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki satu atau lebih masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini diproyeksikan meningkat di kalangan remaja dari keluarga tidak mampu yang menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, penguatan layanan konseling berbasis sekolah dinilai krusial.

Integrasi PIK-R di Sekolah Rakyat

PIK-R merupakan program unggulan BKKBN yang selama ini telah berjalan di tingkat desa dan sekolah menengah, berfokus pada pendampingan remaja melalui pendekatan konseling sebaya (peer counseling). Dalam skema baru ini, setiap Sekolah Rakyat akan membentuk satu unit PIK-R dengan dua konselor sebaya yang direkrut dari kalangan siswa dan dilatih secara khusus oleh psikolog dari Kemensos dan penyuluh keluarga berencana BKKBN.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa modul PIK-R akan disesuaikan dengan karakteristik siswa Sekolah Rakyat yang mayoritas berasal dari latar belakang sosial-ekonomi sulit. “Kami akan tambahkan sesi pengelolaan stres, pencegahan perundungan, dan pengenalan risiko penyalahgunaan zat. Semua materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami remaja,” kata Hasto.

Pendekatan Holistik dan Target

Kolaborasi ini tidak hanya menyentuh aspek konseling, tetapi juga mencakup skrining kesehatan mental berkala. Setiap siswa akan menjalani asesmen menggunakan kuesioner standar seperti Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) untuk mendeteksi gangguan emosional, perilaku, dan hiperaktivitas. Hasil skrining akan menjadi dasar bagi pendamping personal maupun rujukan ke fasilitas kesehatan jiwa tingkat lanjut.

Menteri Sosial menargetkan seluruh 52 Sekolah Rakyat telah memiliki unit PIK-R yang berfungsi penuh pada Maret 2027. Untuk mendukung target tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar yang akan digunakan untuk pelatihan, pengadaan ruang konseling ramah remaja, dan transportasi psikolog lapangan. Sementara BKKBN akan menyediakan tenaga penyuluh dan aplikasi digital e-PIKR yang memungkinkan siswa berkonsultasi secara anonim.

“Kami ingin menciptakan ruang aman di mana siswa bisa bicara tanpa takut dihakimi. PIK-R dibekali sistem pelaporan kasus yang langsung terhubung dengan Dinas Sosial dan UPTD PPA setempat, sehingga jika ditemukan kasus kekerasan bisa segera ditangani,” tambah Saifullah.

Tantangan dan Mitigasi

Meskipun optimistis, kedua lembaga mengakui adanya tantangan, terutama minimnya tenaga psikolog yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Untuk mengatasinya, Kemensos akan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) melaksanakan program Psikolog Masuk Sekolah, di mana para profesional kesehatan jiwa melakukan kunjungan rutin minimal dua kali sebulan. Selain itu, layanan telekonseling via e-PIKR akan menjadi solusi bagi sekolah yang sulit dijangkau.

Hasto menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif dan akan melibatkan orang tua serta guru. “Kami akan mengadakan kelas parenting bagi orang tua siswa tentang pengasuhan positif dan deteksi dini gangguan mental. Guru juga akan dibekali pelatihan psychological first aid,” ujarnya.

Dampak dan Harapan

Program ini diharapkan menjadi model nasional bagi penguatan kesehatan mental di satuan pendidikan serupa. “Jika pilot di Sekolah Rakyat berhasil, kami akan mereplikasi di seluruh sekolah boarding dan asrama di bawah Kemensos,” kata Saifullah. Saat ini, Kemensos menaungi 136 panti sosial dan balai rehabilitasi yang juga melayani ribuan anak dan remaja.

Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia turut mengapresiasi langkah ini sebagai bagian dari implementasi Pedoman WHO tentang Layanan Kesehatan Mental di Sekolah. “Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam sekolah untuk kelompok rentan secara sistemik,” ujar dr. Laksono Trisnantoro, penasihat WHO Indonesia, dalam sambutannya.

Dengan sinergi lintas kementerian ini, Kemensos dan BKKBN berharap angka kejadian depresi, kecemasan, dan perilaku berisiko di kalangan siswa Sekolah Rakyat dapat ditekan hingga 30 persen dalam kurun dua tahun. Langkah konkret ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang sehat secara mental, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor tiga.