Erupsi Anak Krakatau, Status Penyeberangan Selat Sunda

Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung selama berjam-jam pada Kamis (12/6/2025) memicu pertanyaan publik mengenai keberlangsungan operasional jalur penyeberangan Bakauheni-Merak di Selat Sunda. Berdasarkan pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, aktivitas vulkanik tersebut tercatat memuntahkan kolom abu setinggi 1.500 meter dari puncak kawah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut segera mengaktifkan mekanisme koordinasi darurat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) guna memastikan keselamatan pelayaran di salah satu koridor transportasi tersibuk di Indonesia tersebut.

Keputusan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Kamis malam, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa status operasional penyeberangan Bakauheni-Merak tetap dinyatakan aman dan berjalan normal. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemetaan seismik dan analisis arah angin yang menunjukkan bahwa sebaran material vulkanik tidak mengarah ke jalur pelayaran utama. "Berdasarkan data yang kami terima dari PVMBG dan BMKG, kolom abu bergerak ke arah barat daya menjauhi lintasan kapal. Oleh karena itu, dalam rapat ini ditetapkan bahwa penyeberangan tetap beroperasi dengan peningkatan kewaspadaan," ujar Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa seluruh nakhoda kapal ferry yang beroperasi di Selat Sunda telah menerima imbauan resmi untuk meningkatkan pemantauan visual dan komunikasi dengan Stasiun Radio Pantai (SROP) setiap 30 menit sekali. Tindakan preventif ini merupakan bagian dari protokol keselamatan pelayaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pelayaran.

Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan Operasional

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator utama jalur penyeberangan Bakauheni-Merak menyatakan telah mengaktifkan Posko Siaga Erupsi di kedua terminal pelabuhan. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, dalam rapat pleno internal pada Jumat (13/6/2025) pagi, menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan skenario pengalihan rute sementara apabila kondisi atmosfer di Selat Sunda memburuk. "Kami telah menetapkan prosedur operasional standar untuk situasi darurat vulkanik. Apabila jarak pandang turun di bawah 500 meter, seluruh keberangkatan akan ditunda sementara hingga kondisi dinyatakan aman oleh otoritas terkait," tegas Heru Widodo.

Data operasional ASDP mencatat bahwa pada hari terjadinya erupsi, volume penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak mencapai 18.450 orang dengan 4.230 unit kendaraan berbagai golongan. Angka tersebut menunjukkan bahwa jalur penyeberangan Selat Sunda tetap menjadi tulang punggung konektivitas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dengan rata-rata pergerakan harian mencapai 20.000 penumpang pada hari kerja.

BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, menyatakan bahwa status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada Level II atau Waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati kawasan kawah dalam radius 5 kilometer. Abdul Muhari menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah Lampung dan Banten telah dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas pelayaran nelayan di zona bahaya.

Dampak terhadap Perekonomian Regional

Erupsi Anak Krakatau yang terjadi pada pertengahan Juni 2025 ini turut menjadi perhatian Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam pernyataan persnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada gangguan rantai pasok logistik akibat aktivitas vulkanik tersebut. "Kami meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk memantau ketat distribusi barang kebutuhan pokok yang melintasi Selat Sunda. Jangan sampai erupsi ini berdampak pada kenaikan harga di pasar," ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mencatat bahwa sekitar 65 persen distribusi logistik dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya melewati jalur penyeberangan Bakauheni-Merak. Setiap gangguan operasional selama 24 jam berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp120 miliar akibat tertahannya arus barang. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mempertahankan status operasional penyeberangan dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi regional.

Hingga berita ini diturunkan, PVMBG masih memantau intensif aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui pos pengamatan di Desa Hargopancuran, Lampung Selatan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok menyatakan bahwa kondisi gelombang laut di Selat Sunda terpantau normal dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, sehingga tidak terdapat hambatan signifikan bagi operasional kapal ferry. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan akan terus mengoordinasikan pemantauan lintas sektor hingga aktivitas vulkanik dinyatakan mereda.