dimas-permana
Jakarta — Kapasitas pusat data komersial yang beroperasi di Indonesia saat ini tercatat hanya sekitar 200 megawatt (MW), jauh di bawah proyeksi kebutuhan nasional yang telah menembus angka 2,8 gigawatt (GW). Data tersebut disampaikan pendiri sekaligus tokoh industri pusat data nasional, Toto Sugiri, dalam forum diskusi teknologi bertajuk Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV-2026 yang berlangsung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Toto, ketimpangan antara kapasitas terpasang dan kebutuhan riil menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini belum mencerminkan kesiapan infrastruktur digital nasional dalam menghadapi lonjakan trafik dan transformasi layanan publik berbasis teknologi.
"Data center kita memang masih terbelakang dari volume. Total yang aktif adalah sekitar mungkin 200 megawatt, sekarang 200 megawatt itu mencukupi," ujar Toto di hadapan peserta forum.
Ketertinggalan Dibandingkan Singapura
Dalam paparannya, Toto menyatakan bahwa kapasitas pusat data Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, negara tetangga yang telah lebih dahulu membangun ekosistem digital terintegrasi. Ketertinggalan tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi sekitar 280 juta jiwa serta tingkat penetrasi layanan digital yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ia menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan kapasitas pusat data nasional pada awalnya disusun berdasarkan asumsi konsumsi listrik sebesar 10 hingga 15 watt per kapita untuk melayani seluruh penduduk. Dengan jumlah penduduk yang saat itu diproyeksikan sekitar 260 juta jiwa, angka kebutuhan sudah berada pada kisaran 2,8 GW, bahkan sebelum teknologi kecerdasan artifisial berkembang pesat seperti sekarang.
"Data center waktu itu pun sudah hitungannya dengan 260 juta, sekarang sudah 280 juta penduduk, itu Indonesia butuh 2,8 gigawatt size data center tanpa AI," katanya menegaskan.
Berdasarkan UU yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan pelindungan data pribadi, ketersediaan infrastruktur pusat data menjadi prasyarat utama bagi kedaulatan digital. Toto menilai pemerintah perlu menetapkan target kapasitas yang terukur agar pembangunan pusat data tidak berjalan secara sporadis.
Kebutuhan Melonjak Empat Kali Lipat akibat AI
Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, lanjut Toto, dipastikan akan mendorong kebutuhan kapasitas pusat data jauh melampaui proyeksi awal. Ia memperkirakan terjadi kenaikan minimal empat kali lipat dibandingkan kebutuhan sebelum gelombang AI melanda industri digital global.
"Dengan AI, itu easily kita bilang, silakan kali minimum 4 kali. Minimal naik 4 kali dari situ, minimal," sebutnya.
Lonjakan tersebut, menurut Toto, tidak terlepas dari besarnya konsumsi energi yang diperlukan untuk menjalankan layanan berbasis AI dibandingkan pencarian informasi konvensional. Ia memberikan gambaran konkret bahwa satu pencarian melalui mesin pencari Google hanya membutuhkan sekitar 0,3 watt-hour energi di pusat data, sementara satu permintaan melalui layanan ChatGPT memerlukan sekitar 3 watt-hour.
"Satu Google search membutuhkan listrik di data center sekitar 0,3 watt-hour. Satu ChatGPT butuhnya 3 watt-hour, 10 kali lipat lebih," terang Toto.
Selisih konsumsi energi hingga sepuluh kali lipat itu, ujarnya, menjadi alasan utama mengapa pembangunan pusat data tidak dapat lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder. Ia mengingatkan bahwa tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mengembangkan ekonomi digital berbasis AI.
Dorongan agar Pembangunan Pusat Data Dipercepat
Dalam forum yang sama, Toto juga menyoroti munculnya sejumlah suara negatif terhadap keberadaan pusat data di dalam negeri. Ia mempertanyakan arah kebijakan nasional apabila penolakan terhadap infrastruktur tersebut terus menguat, sementara kebutuhan masyarakat dan industri terhadap layanan digital justru semakin besar.
Ia menegaskan bahwa kapasitas 200 MW yang aktif saat ini hanya mampu mencukupi kebutuhan jangka pendek. Tanpa penambahan kapasitas secara signifikan, kebutuhan industri, layanan publik, dan sektor keuangan yang bergantung pada pusat data domestik akan semakin bergantung pada infrastruktur luar negeri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Toto mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia energi agar pembangunan pusat data dapat berjalan seiring dengan ketersediaan pasokan listrik. Rapat koordinasi dan pleno antarinstansi dinilai menjadi forum yang tepat untuk menetapkan target kapasitas nasional secara bertahap.
Ia menyatakan bahwa keputusan untuk mempercepat pembangunan pusat data harus diambil dengan mempertimbangkan kedaulatan data, kebutuhan energi, serta kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia tidak hanya menjadi pasar pengguna teknologi, tetapi juga memiliki fondasi infrastruktur digital yang mandiri dan berdaya saing di tingkat regional.
Comments (0)