tania-sari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya dalam menyajikan data dan informasi kebencanaan yang akurat, terkini, dan dapat diakses publik secara luas. Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan resmi yang diterima media di Jakarta, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem informasi kebencanaan nasional yang terintegrasi.
Menurut Berton, posisi pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan lintas instansi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. "Data kebencanaan bukan sekadar angka statistik, melainkan basis utama bagi pemerintah dalam menetapkan status darurat, mengalokasikan sumber daya, dan merancang langkah mitigasi yang tepat sasaran," ujar Berton dalam pernyataannya.
Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi
Berton menjelaskan bahwa BNPB terus melakukan pembenahan pada infrastruktur pelaporan data, termasuk sinkronisasi data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Proses verifikasi berlapis diterapkan agar setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui validasi lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait.
"Kami menetapkan standar operasional prosedur yang ketat. Setiap laporan dari daerah diverifikasi, dicocokkan dengan data dari instansi seperti BMKG, Badan Geologi, dan kementerian/lembaga terkait, sebelum disahkan sebagai data resmi," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pembaruan data dilakukan secara berkala melalui kanal resmi BNPB agar masyarakat memperoleh informasi yang tidak menyesatkan.
Dalam konteks tata kelola kebencanaan, akurasi data menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang berorientasi mitigasi. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, negara bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, termasuk dalam aspek penyediaan informasi yang andal.
Peran Strategis dalam Rapat Koordinasi
Berton menuturkan bahwa data yang dikelola pusatnya menjadi rujukan dalam setiap Rapat Koordinasi tingkat nasional, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Keputusan yang ditetapkan dalam forum tersebut, katanya, selalu berpijak pada laporan yang telah diverifikasi oleh timnya.
"Pada saat status darurat ditetapkan, kecepatan dan ketepatan informasi menentukan efektivitas respons. Karena itu, kami memastikan arus komunikasi antara pusat dan daerah berjalan tanpa hambatan," tambahnya. Ia menyebutkan bahwa koordinasi juga melibatkan lintas kementerian, TNI, Polri, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebencanaan.
Selain fungsi pelaporan, pusat data ini juga bertanggung jawab mengelola diseminasi informasi kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk laman resmi, media sosial, dan kerja sama dengan kantor berita nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang kerap muncul di tengah situasi darurat bencana.
Edukasi Publik dan Mitigasi Berbasis Data
Berton menekankan bahwa transparansi data tidak cukup berhenti pada publikasi angka, tetapi harus disertai edukasi publik mengenai risiko bencana. Menurutnya, masyarakat yang memahami data kebencanaan akan lebih siap menghadapi potensi ancaman, mulai dari banjir, gempa bumi, hingga letusan gunung berapi.
"Kami mendorong literasi kebencanaan di tingkat komunitas. Data yang kami sajikan harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, misalnya kesiapsiagaan keluarga dan jalur evakuasi yang dipahami warga," jelasnya. Ia menyatakan bahwa pendekatan berbasis data ini sejalan dengan agenda pengurangan risiko bencana yang ditetapkan dalam kerangka internasional.
Ke depan, BNPB berencana memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah serta mengintegrasikan sistem pelaporan dengan teknologi pemantauan terkini. Menurut Berton, investasi pada sistem informasi kebencanaan merupakan bagian dari keputusan strategis jangka panjang untuk melindungi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, akademisi, dan dunia usaha, untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan yang kredibel. "Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan setiap keputusan yang diambil membawa manfaat sebesar-besarnya bagi keselamatan rakyat," pungkas Berton.
Comments (0)