BNPB Paparkan Penanganan Gempa NTT dalam Konferensi Pers

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 8 September 2026.

Dalam keterangannya, Berton menegaskan bahwa seluruh jajaran BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya maksimal, mulai dari tahap tanggap darurat hingga persiapan transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Konferensi pers tersebut menjadi forum resmi BNPB untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan bencana gempa yang mengguncang sejumlah kabupaten di NTT.

Koordinasi Lintas Sektor Jadi Prioritas

Berton menyatakan bahwa penanganan gempa NTT dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta unsur TNI dan Polri. Menurutnya, sinergi tersebut merupakan kunci agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat terdampak.

"Kami memastikan bahwa seluruh sumber daya, baik personel maupun logistik, dikerahkan secara terpadu untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak," ujar Berton dalam konferensi pers tersebut.

Ia menambahkan bahwa BNPB telah menetapkan mekanisme pelaporan harian untuk memantau perkembangan di lapangan, sehingga setiap kebutuhan mendesak dapat segera direspons. Berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah posko darurat telah didirikan di titik-titik pengungsian guna mendukung pelayanan dasar bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Fokus pada Kebutuhan Pengungsi

Dalam paparannya, Berton menjelaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, mencakup pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Ia menyebut bahwa distribusi bantuan logistik terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis NTT yang berbukit dan memiliki akses jalan terbatas di beberapa lokasi.

"Kebutuhan dasar pengungsi menjadi perhatian utama. Kami berupaya agar tidak ada warga terdampak yang tidak terlayani, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil," tegas Berton.

Selain itu, BNPB disebut telah menindaklanjuti hasil asesmen cepat kerusakan infrastruktur, termasuk rumah warga, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan dibahas bersama pemerintah daerah.

Imbauan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Menutup konferensi pers, Berton mengimbau masyarakat di wilayah rawan gempa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa susulan. Ia mengingatkan pentingnya mengenali jalur evakuasi dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah agar tidak terpengaruh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah," pungkasnya.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB memiliki mandat untuk mengoordinasikan penanganan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Penanganan gempa NTT menjadi salah satu atensi utama lembaga tersebut sepanjang periode tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.