Waka MPR Tegaskan Energi Bersih Jadi Pilar Ketahanan Nasional

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Eddy Soeparno menegaskan bahwa perubahan iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi isu ketahanan nasional yang menuntut respons kebijakan menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu dalam forum kedewanan yang membahas arah kebijakan energi jangka panjang negara.

Menurut Eddy, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang besar untuk mengembangkan energi bersih. Potensi tersebut, ujarnya, mencakup energi surya, air, angin, panas bumi, hingga bioenergi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ia menyatakan bahwa kekayaan alam ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam peta transisi energi kawasan.

"Perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi telah menjadi persoalan ketahanan nasional yang harus dijawab dengan kebijakan yang terukur dan terarah," tegas Eddy dalam forum tersebut.

Posisi Strategis Indonesia dalam Transisi Energi

Eddy menyatakan bahwa kapasitas sumber daya terbarukan yang dimiliki Indonesia memberikan ruang fiskal dan teknis bagi negara untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Berdasarkan pemaparannya, pengembangan energi bersih juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri dalam negeri, serta menekan defisit neraca perdagangan akibat impor bahan bakar minyak.

Ia menekankan bahwa pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan harus diikuti dengan penguatan jaringan transmisi dan interkoneksi antarwilayah. Tanpa infrastruktur pendukung, kata dia, potensi energi bersih yang melimpah tidak akan mampu dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus tumbuh.

Dalam kerangka itu, Eddy menyoroti pentingnya kepastian regulasi sebagai prasyarat masuknya investasi. Ia menyatakan bahwa investor membutuhkan kerangka hukum yang stabil, mekanisme tarif yang transparan, serta skema pembiayaan yang dapat diakses oleh badan usaha maupun koperasi di daerah.

Dorongan bagi Kebijakan Energi Berkelanjutan

Wakil Ketua MPR tersebut juga menyinggung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen iklim nasional. Ia menyatakan bahwa komitmen internasional tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara.

Eddy menyatakan bahwa transisi energi memerlukan pendekatan berkeadilan agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil energi fosil. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan program alih keterampilan bagi pekerja sektor energi konvensional agar peralihan menuju ekonomi rendah karbon berlangsung tanpa gejolak.

Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana umum energi daerah. Koordinasi lintas sektor dinilainya sebagai kunci agar pemanfaatan sumber daya energi bersih tidak tumpang tindih dengan kepentingan sektor lain, termasuk kehutanan dan tata ruang.

Peran Lembaga Negara dan Kolaborasi Multipihak

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga negara, Eddy menegaskan bahwa MPR mendukung penguatan kerangka hukum yang memungkinkan percepatan pengembangan energi bersih. Ia menyatakan bahwa dukungan legislatif diperlukan agar kebijakan transisi energi memiliki landasan yang kuat dan berkelanjutan lintas periode pemerintahan.

Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda, untuk terlibat aktif dalam merumuskan solusi energi bersih. Kolaborasi multipihak, menurutnya, menjadi prasyarat bagi tercapainya kemandirian energi nasional dalam jangka panjang.

Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya energi harus berorientasi pada kepentingan generasi mendatang. Menurut Eddy, keputusan hari ini mengenai bauran energi nasional akan menentukan daya saing Indonesia serta kualitas lingkungan hidup pada dekade-dekade berikutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu energi bersih telah masuk ke dalam arus utama diskursus ketatanegaraan Indonesia. Dengan sumber daya yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki modal dasar untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi di tingkat regional maupun global, sepanjang kebijakan yang ditempuh konsisten, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.