Kepala BGN Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 38 Triliun

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pemangkasan pagu anggaran lembaga yang dipimpinnya sebesar Rp 38 triliun tidak menjadi persoalan mendasar. Ia menyatakan pihaknya akan tetap menjalankan program prioritas pemerintah di bidang gizi dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan tata kelola yang akuntabel.

"Kami tidak mempermasalahkan pemangkasan itu. Yang penting bagi kami adalah bagaimana setiap rupiah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menindaklanjuti keputusan pemerintah yang menetapkan penyesuaian pagu anggaran BGN dalam rangka konsolidasi fiskal nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, alokasi anggaran BGN dipangkas hingga Rp 38 triliun dari pagu sebelumnya.

Komitmen Tata Kelola Anggaran yang Bertanggung Jawab

Sudaryono memastikan bahwa jajaran BGN akan mengelola anggaran yang tersisa dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, efisiensi bukan berarti penurunan kualitas layanan, melainkan optimalisasi sumber daya yang ada agar program intervensi gizi bagi masyarakat tetap berjalan sesuai target yang ditetapkan.

"Kami berusaha efisien. Setiap program akan dievaluasi agar tidak ada pemborosan, dan seluruh belanja diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi penerima manfaat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan penajaman rencana kerja dan penyesuaian struktur belanja internal. Langkah itu mencakup rasionalisasi kegiatan seremonial, penguatan digitalisasi pelaporan, serta pengendalian biaya operasional di tingkat pusat maupun daerah.

Penyesuaian Program dan Prioritas Sasaran

Dalam Rapat Koordinasi internal BGN, diputuskan bahwa program yang memiliki dampak langsung terhadap kelompok sasaran prioritas akan tetap dilanjutkan. Sementara itu, sejumlah kegiatan pendukung yang bersifat tidak mendesak akan ditinjau ulang agar sejalan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sudaryono menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga memastikan bahwa proses penyesuaian dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Setiap keputusan yang kami ambil telah melalui pembahasan yang cermat. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan mengelola anggaran secara disiplin dan akuntabel," jelasnya.

Dukungan terhadap Konsolidasi Fiskal Nasional

Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan bahwa langkah efisiensi di lingkungan BGN merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda konsolidasi fiskal pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global.

Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga dituntut untuk menyesuaikan belanja dengan prioritas nasional, tanpa mengorbankan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. BGN, kata dia, berkomitmen menjadi bagian dari upaya tersebut.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penyesuaian anggaran tidak mengganggu pencapaian indikator kinerja utama lembaga.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar penyesuaian ini berjalan lancar dan target program tetap tercapai," pungkas Sudaryono.

Dengan kebijakan tersebut, BGN diharapkan tetap mampu menjalankan mandatnya dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil.