Tri Tito Karnavian: Pemda-PKK Harus Percepat Program Akar Rumput

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa harmonisasi antara pemerintah daerah dan gerakan PKK menjadi prasyarat mutlak untuk mengakselerasi program prioritas nasional hingga ke tingkat keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program di Jakarta, Sabtu (12/7/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh para Ketua TP PKK provinsi serta perwakilan organisasi perangkat daerah dari seluruh Indonesia, Tri Tito menekankan bahwa struktur PKK yang menjangkau hingga dasawisma harus dipandang sebagai kepanjangan tangan pemerintah di lapisan paling bawah, bukan sekadar organisasi pendamping.

“Sinergi ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah daerah wajib membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Hanya dengan cara itu, target-target nasional seperti penurunan angka stunting menjadi 10 persen, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan literasi keuangan keluarga dapat kita capai tepat waktu,” ujar Tri Tito di hadapan peserta rapat.

Tri Tito juga merujuk pada Payung Hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Peran TP PKK sebagai dasar bagi seluruh kepala daerah menyusun regulasi teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Integrasi dalam Dokumen Perencanaan

Tri Tito mendorong agar program kerja PKK secara eksplisit tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dialokasikan anggaran yang memadai melalui APBD. Menurutnya, selama ini masih banyak daerah yang memposisikan PKK sebagai entitas terpisah, sehingga realisasi kegiatan yang digerakkan kader PKK tidak terukur dalam indikator kinerja pemerintah daerah. Padahal, kader PKK di tingkat kelurahan dan desa merupakan ujung tombak sosialisasi berbagai kebijakan, mulai dari imunisasi dasar lengkap, pencegahan perkawinan anak, hingga ketahanan pangan skala rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

“Saya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki pedoman teknis yang mengikat. Tidak boleh lagi ada PKK yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koneksi dengan birokrasi yang ada,” tambahnya.

Ketua Umum TP PKK itu menyoroti praktik baik (best practices) dari sejumlah daerah yang telah berhasil menurunkan prevalensi tengkes hingga dua digit dalam waktu dua tahun berkat kolaborasi erat antara dinas kesehatan dan Pokja IV PKK. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi aktif kader PKK di atas 80 persen memiliki kecepatan penurunan stunting 1,3 kali lebih tinggi dibanding daerah dengan partisipasi rendah.

Fokus pada Pendampingan Ekonomi Keluarga

Lebih lanjut, Tri Tito menyatakan bahwa tahun 2026 menjadi momen krusial untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga, sejalan dengan target peningkatan rasio kewirausahaan nasional yang dicanangkan pemerintah. PKK memiliki jaringan UP2K-EP (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Ekonomi Produktif) yang tersebar hingga tingkat desa, namun belum seluruhnya terkoneksi dengan program bantuan permodalan dari pemerintah daerah atau perbankan.

“Saya minta kepada para ketua TP PKK provinsi segera memetakan potensi ekonomi unggulan di wilayah masing-masing. Sinkronkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDes, dan Badan Amil Zakat Nasional agar permodalan dan pelatihan bisa disalurkan tepat sasaran. Kita tidak bisa hanya mengandalkan arisan dan simpan pinjam biasa; harus ada peningkatan skala usaha,” katanya.

Selain itu, Tri Tito mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas pasar produk binaan PKK, mengingat penetrasi internet di pedesaan telah mencapai lebih dari 65 persen pada awal 2026. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Bali yang berhasil memasarkan kerajinan tangan dan produk olahan pangan melalui lokapasar daring, sehingga omzet rata-rata kelompok binaan naik hingga 300 persen dalam satu tahun.

Peningkatan Kapasitas Kader di Era Digital

Di tengah transformasi digital, Tri Tito juga menekankan pentingnya literasi data dan teknologi informasi bagi kader PKK. Kader harus mampu mendampingi keluarga tidak hanya dalam aspek kesehatan dan ekonomi, melainkan juga dalam penggunaan internet yang aman bagi anak serta perlindungan dari risiko pinjaman daring ilegal yang kerap menjerat keluarga prasejahtera. Ia menginstruksikan agar modul pelatihan kader direvisi dengan memasukkan materi literasi digital dan keamanan siber.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain pembentukan tim gabungan antara Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi dan Sekretariat TP PKK untuk memonitor pencapaian kesepakatan bersama, serta kewajiban penyampaian laporan semesteran realisasi program PKK berbasis indikator kinerja. Dengan langkah terstruktur ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK tidak lagi bersifat seremonial, melainkan benar-benar menjadi motor percepatan pembangunan di tingkat akar rumput.

Baca juga:

• Veddriq Leonardo Raih Emas Pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024
• Baznas dan POROZ Perkuat Sinergi untuk Kesejahteraan Umat