Ketum Dekopin: Perhatian pada Koperasi Baru Signifikan di Era Prabowo

Jakarta — Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi menyatakan bahwa gerakan koperasi di Indonesia baru merasakan perhatian yang sungguh-sungguh dan terstruktur pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Sabtu, 12 Juli 2026.

Bambang Haryadi hadir mewakili puluhan ribu pengurus koperasi dari seluruh provinsi. Di hadapan sekitar 3.000 peserta yang hadir secara langsung dan lebih dari 10.000 peserta yang mengikuti secara virtual, ia menegaskan bahwa sikap pemerintah saat ini berbeda secara fundamental dibandingkan era sebelumnya. "Kami tidak sedang berbasa-basi. Data, regulasi, dan akses yang diberikan sekarang benar-benar membuka jalan panjang bagi koperasi untuk menjadi pilar ekonomi nasional," ujarnya.

Transformasi Regulasi dan Kelembagaan

Ketua Umum Dekopin merinci sejumlah langkah konkret yang diambil pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berdiri sendiri, tidak lagi digabung dengan kementerian lain. Struktur baru ini, menurutnya, memungkinkan fokus yang lebih tajam. "Sejak diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2025, Kementerian Koperasi dan UMKM bisa merancang kebijakan tanpa harus bersaing dengan agenda kementerian lain yang lebih besar," kata Bambang.

Selain itu, ia menyoroti percepatan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rancangan undang-undang pengganti yang kini tengah dibahas di DPR disebutnya sebagai salah satu yang paling progresif. "RUU ini memuat penguatan tata kelola, pengawasan yang lebih modern, serta insentif fiskal yang selama ini hanya dinikmati korporasi besar. Koperasi akan punya kesempatan yang setara," jelasnya.

Alokasi Anggaran dan Program Prioritas

Komitmen anggaran menjadi sorotan utama dalam pidato Bambang Haryadi. Ia mengungkapkan bahwa alokasi dana bergulir untuk koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM pada 2026 mencapai Rp4,8 triliun, naik hampir tiga kali lipat dari Rp1,7 triliun pada 2024. "Angka ini bukan hanya janji politik, tetapi sudah tertuang dalam Nota Keuangan dan disetujui DPR dalam Rapat Paripurna 28 Oktober 2025," tegasnya.

Dana tersebut, lanjut Bambang, tidak hanya ditujukan untuk koperasi simpan pinjam, melainkan juga untuk koperasi produsen, koperasi pertanian, dan koperasi digital. Ia memberi contoh Program Desa Koperasi Mandiri yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo pada 17 Maret 2026 di Kabupaten Purworejo. Program itu menargetkan 2.500 desa di 200 kabupaten untuk membentuk koperasi multipihak yang mengelola potensi lokal, didampingi perguruan tinggi dan badan usaha milik desa.

"Ini pertama kalinya koperasi masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bukan hanya sebagai catatan kaki, tetapi sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di era-era sebelumnya, koperasi hanya menjadi pelengkap pidato," ujarnya dengan nada tinggi.

Dukungan Lintas Sektor dan Internasional

Bambang Haryadi juga memaparkan perubahan paradigma dalam hubungan antarkementerian. Koperasi, katanya, kini menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Kementerian Perindustrian pada 11 Juni 2026 mengeluarkan Surat Edaran yang mendorong perusahaan industri menengah dan besar untuk bermitra dengan koperasi primer dalam penyediaan bahan baku. Sementara itu, Kementerian BUMN mewajibkan seluruh perusahaan pelat merah mengalokasikan minimal 5 persen dari pengadaan barang dan jasanya melalui koperasi bersertifikat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-78/ MBU/05/2026.

"Kami menerima laporan, dalam enam bulan pertama 2026 saja, nilai transaksi antara BUMN dan koperasi sudah menembus Rp9,2 triliun. Itu lompatan yang sangat besar," ungkapnya.

Di tingkat internasional, pemerintah membawa isu koperasi ke berbagai forum. Delegasi Indonesia pada G20 di São Paulo, Brasil, Februari 2026, secara khusus menyelenggarakan sesi diskusi tentang model koperasi Indonesia. Bambang menilai langkah diplomasi ini membuka peluang ekspor produk koperasi dan kerja sama teknis dengan gerakan koperasi global, seperti Mondragon di Spanyol dan National Cooperative Union of India.

"Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya tidak hanya mengurusi koperasi di dalam negeri, tetapi juga menjadikannya wajah ekonomi kerakyatan Indonesia di panggung dunia," pungkasnya.

Harapan dan Catatan Kritis

Meski menyampaikan apresiasi yang tinggi, Bambang Haryadi tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi. Ia meminta agar pengawasan terhadap penyaluran dana bergulir diperketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. "Jangan sampai semangat baru ini dirusak oleh segelintir oknum. Koperasi harus bersih dan transparan," katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif mengadopsi kebijakan yang selaras dengan pusat. Menurut data Dekopin, baru 121 dari 552 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah khusus tentang pemberdayaan koperasi. "Kami berharap seluruh kepala daerah menjadikan instruksi pak presiden sebagai pedoman, bukan hanya seremoni belaka," ujarnya.

Acara Harkopnas 2026 sendiri diisi dengan penganugerahan kepada 50 koperasi teladan, penandatanganan nota kesepahaman antara Dekopin dengan empat kementerian, serta peluncuran platform digital Koperasi.id yang akan mempertemukan koperasi produsen dengan pasar global. Menteri Koperasi dan UMKM, yang turut hadir, dalam sambutannya menegaskan bahwa target kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto dinaikkan dari 5,1 persen menjadi 11 persen pada 2029.

Baca juga:

• Indonesia Gagal Raih Poin di Awal AVC U18 Usai Ditundukkan Cina 1-3
• BBM B50 Resmi Diluncurkan Prabowo: Harga, Keunggulan, dan Tantangan