Said Iqbal Ambil Tindakan Cepat Soal PHK Tokopedia-TikTok, Akan Temui Manajemen dan Buruh

Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bergerak cepat merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengguncang dua platform digital besar, Tokopedia dan TikTok. Dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Sabtu (4/7/2026), ia menegaskan akan menemui langsung perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk memperoleh fakta secara utuh sebelum pemerintah menentukan sikap.

Merespons Kegelisahan Publik

Langkah Said Iqbal ini muncul di tengah kegelisahan publik pasca-terjadinya PHK massal yang dinilai berdampak signifikan terhadap iklim ketenagakerjaan nasional. Apaberita.com mencatat, pengurangan tenaga kerja di dua perusahaan teknologi itu memicu beragam spekulasi, mulai dari efisiensi bisnis hingga restrukturisasi besar-besaran. Pemerintah pun tidak ingin bertindak gegabah tanpa mendengar langsung suara dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran Said Iqbal sebagai penasihat khusus menjadi penting untuk menjembatani komunikasi antara buruh, perusahaan, dan negara.

“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi yang dilansir Apaberita.com.

Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Pekerja

Pertemuan yang direncanakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan perusahaan selaras dengan perlindungan hak pekerja. Said Iqbal yang dikenal sebagai mantan aktivis buruh, ingin memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia pun menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja. Laporan tim Apaberita.com di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah serikat pekerja telah menyatakan apresiasi atas langkah cepat tersebut, namun tetap mendesak transparansi penuh dari pihak perusahaan.

Rencana pertemuan itu juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap dinamika ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital. Said Iqbal dijadwalkan akan melaporkan hasil temuannya kepada Presiden sebagai dasar evaluasi kebijakan perburuhan ke depan. Dengan pengumpulan data dan fakta yang obyektif, diharapkan solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak dapat segera dirumuskan tanpa merugikan iklim investasi yang sedang dibangun.