Pemprov-DPRD Jakarta Hitung Ulang Subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek

Ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta mendadak lebih tegang dari biasanya. Rabu siang (8/7), puluhan dokumen tebal berserakan di meja panjang. Bukan tanpa sebab: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama memulai proses penghitungan ulang besaran subsidi untuk layanan Transjakarta dan angkutan Transjabodetabek. Angkanya fantastis, menyentuh triliunan rupiah. Semua pihak menahan napas menanti hasil kalkulasi terbaru ini.

Awal Mula Penghitungan Ulang

Langkah ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti potensi ketidakefisienan dalam skema subsidi yang berjalan. Nilai subsidi untuk Transjakarta sendiri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 telah menembus Rp4,12 triliun, sementara subsidi Transjabodetabek diusulkan naik menjadi Rp1,8 triliun. DPRD merasa perlu mengkaji ulang agar tidak terjadi kebocoran anggaran, sementara Pemprov DKI menekankan bahwa layanan transportasi publik murah adalah hak dasar warga.

“Kita tidak ingin subsidi membengkak tanpa kontrol. Harus dihitung per rute, per penumpang, dan per kilometer. Jangan sampai pemerintah pusat ikut intervensi karena ini menyangkut kawasan aglomerasi,” ujar seorang anggota Komisi B yang enggan disebutkan namanya.

Pernyataan Gubernur Pramono Anung

Di tengah alotnya diskusi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung memberikan penjelasan. Dengan nada tenang tetapi tegas, ia memastikan bahwa Pemprov DKI belum mengambil keputusan final. Ia meminta seluruh pihak menunggu hasil kalkulasi ulang yang melibatkan konsultan independen.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran subsidi final. Kami sedang menghitung ulang secara cermat bersama DPRD. Prinsip kami sederhana: subsidi harus tepat sasaran, efisien, dan tidak memberatkan APBD. Kami pastikan pelayanan publik tetap berjalan, dan warga tetap menikmati tarif terjangkau,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (8/7).

Pramono menambahkan, penghitungan ulang ini akan mempertimbangkan variabel seperti tarif integrasi antar-moda, volume penumpang harian, dan biaya operasional kendaraan (BOK) yang fluktuatif akibat harga bahan bakar dan suku cadang.

Fokus pada Integrasi Layanan

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah integrasi rute Transjabodetabek dengan Transjakarta. Saat ini, layanan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu masih dirundung keluhan: jadwal tak menentu, armada minim, dan titik pemberhentian yang belum terkoneksi penuh dengan halte Transjakarta. Dengan penghitungan ulang ini, DPRD mendorong adanya formula subsidi berbasis kinerja, bukan lagi berdasarkan usulan operator semata.

“Subsidi harus dihitung ulang dari nol. Jangan hanya melanjutkan angka tahun lalu ditambah inflasi. Kami ingin subsidi menjadi insentif bagi operator untuk meningkatkan kualitas layanan,” jelas Ketua Komisi B DPRD DKI.

Potensi Dampak terhadap Pengguna

Di sisi lain, masyarakat mulai cemas. Layanan Transjakarta dan Transjabodetabek adalah tulang punggung mobilitas jutaan warga Jabodetabek. Setiap hari, rata-rata 1,2 juta penumpang menggunakan Transjakarta. Kekhawatiran muncul jika penghitungan ulang berujung pada pengurangan subsidi yang memicu penyesuaian tarif.

Namun, Pemprov DKI berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif dalam waktu dekat. “Kami mencari efisiensi di sisi operasional, bukan di sisi tarif. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegas Pramono. Janji ini menjadi oase di tengah isu kenaikan biaya transportasi yang kerap menyeruak menjelang pembahasan anggaran.

Proses penghitungan ulang ini ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan. Seluruh mata kini tertuju pada hasil akhir: apakah formula baru subsidi akan menjadi tonggak perbaikan transportasi publik, atau justru memantik polemik baru di jantung metropolitan.