Jakarta — Herman Khaeron: Pembahasan RUU Pemilu Harus Cepat demi Sosialisasi Bermakna

Aula utama Plaza Senayan berhiaskan serba biru pada Rabu sore (8/7/2026). Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat memadati acara Kick Off Hari Ulang Tahun ke-25, menandai seperempat abad perjalanan partai berlambang bintang mercy itu. Namun di tengah gegap gempita perayaan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, justru melemparkan pesan yang lebih bernada mendesak: ia meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera digulirkan di parlemen. Menurutnya, kecepatan pembahasan bukan semata soal efisiensi legislasi, melainkan kunci untuk membuka ruang sosialisasi dan penyerapan aspirasi publik yang lebih bermakna.

Dorongan Segera: Sosialisasi Bukan Sekadar Formalitas

Herman Khaeron menegaskan bahwa semakin cepat RUU Pemilu dibahas, semakin panjang waktu yang tersedia untuk melakukan diseminasi aturan ke masyarakat. Demokrat, kata dia, ingin proses legislasi berjalan tanpa penundaan agar publik bisa memahami perubahan aturan pemilu secara mendalam, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif. “Kami inginnya secepatnya, kami ingin secepatnya supaya juga ada sosialisasi diseminasi yang lebih bermakna, banyak masukan masyarakat,” ujarnya di sela acara. Ia menambahkan, momentum ini juga menjadi kesempatan bagi partai-partai politik untuk membuka pembicaraan intensif dan mencari titik temu lewat kompromi.

“Kami inginnya secepatnya, kami ingin secepatnya supaya juga ada sosialisasi diseminasi yang lebih bermakna, banyak masukan masyarakat dan kemudian kami punya kesempatan juga untuk melakukan pembicaraan dan tentu tidak akan terlepas dari kompromi dengan partai-partai lain. Ini ruangnya harus, harus panjang,” kata Herman Khaeron.

Frasa “ruangnya harus, harus panjang” yang diulangnya dengan penuh penekanan itu menggambarkan betapa besarnya kebutuhan akan proses dialog yang tidak terburu-buru. Bagi Demokrat, revisi UU Pemilu bukan hanya menyoal pasal-pasal teknis, melainkan menyangkut fondasi demokrasi yang harus dirumuskan secara inklusif. Tanpa ruang pembicaraan yang lapang, kompromi antarfraksi berpotensi terhambat, dan legitimasi undang-undang yang dihasilkan pun bisa dipertanyakan.

Safari RUU Pemilu ke Partai Non-Parlemen Sudah Melaju

Desakan Herman Khaeron tidak muncul di ruang hampa. Di Komisi II DPR RI, proses penjajakan awal telah berjalan lewat safari yang dipimpin langsung oleh Dasco. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, safari itu menyasar partai-partai politik non-parlemen untuk menyerap pandangan mereka atas substansi revisi UU Pemilu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa legislatif berupaya memperluas partisipasi, selaras dengan prinsip pembahasan yang kerap diklaim lebih terbuka. Demokrat melihat momentum ini harus terus dikawal agar tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial.

Dengan adanya kegiatan safari tersebut, peta kebutuhan revisi mulai tergambar. Akan tetapi, Demokrat mewanti-wanti bahwa masukan dari partai non-parlemen saja tidak cukup. Publik luas, pegiat pemilu, hingga akademisi perlu dirangkul melalui sosialisasi dan diskursus yang mendalam. Di sinilah urgensi pembahasan dini menemukan pijakan: makin cepat parlemen membahas, makin lama waktu untuk menyerap beragam pandangan sebelum naskah final disahkan.

Kompromi dan Kepastian Hukum Pemilu Mendatang

Pesan Herman Khaeron juga mengisyaratkan bahwa kompromi antarfraksi akan menjadi keniscayaan dalam proses revisi ini. Setiap partai politik, baik yang berkuasa maupun oposisi, membawa kepentingan berbeda terhadap desain sistem pemilu. Tanpa ketersediaan waktu yang cukup, perbedaan itu dapat mengeras dan membuat pembahasan tersendat. “Ini ruangnya harus panjang,” kembali dikatakannya, seolah menegaskan bahwa partainya siap untuk berdialog dan mencari jalan tengah selama ada niat baik dari semua pihak.

Sementara itu, kalender politik terus bergerak. Jika pembahasan RUU Pemilu molor, risiko ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya akan semakin besar. Partai Demokrat tampaknya ingin memastikan bahwa kendaraan aturan main pemilu tiba di garis akhir sebelum tahapan krusial dimulai. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan—penyelenggara, peserta, dan pemilih—memiliki pegangan yang pasti serta pemahaman yang merata berkat sosialisasi yang lebih awal dan bermakna. Dari panggung peringatan HUT ke-25, partai berusia seperempat abad ini mencoba mengirimkan sinyal: saatnya serius membahas aturan demokrasi tanpa menunda-nunda lagi.