Penjagaan Ketat TNI AD di Rumah Jampidsus Kejagung Ditingkatkan

JAKARTA — Pengamanan di kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah personel berseragam TNI Angkatan Darat kini disiagakan secara terbuka di sekitar kediaman tersebut, memicu spekulasi publik terkait alasan di balik eskalasi pengamanan ini.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak sedikitnya 8 personel bersenjata lengkap berjaga secara bergantian di depan pagar rumah dan di pos penjagaan yang didirikan secara khusus. Mereka mengenakan seragam loreng dan dilengkapi atribut satuan. Situasi ini kontras dengan pengamanan sebelumnya yang biasanya hanya melibatkan petugas kepolisian atau satuan pengamanan internal Kejaksaan Agung.

Kronologi Perubahan Pengamanan

Menurut sumber di lingkungan Kejaksaan Agung, perubahan pola pengamanan ini mulai terlihat sejak Rabu malam, 22 Juli 2026. Sebelumnya, pengamanan di kediaman Febrie Adriansyah bersifat rutin dengan dua personel kepolisian yang berjaga secara periodik. Namun, sejak pukul 20.00 WIB pada hari tersebut, satu regu penuh TNI AD terlihat mengambil alih posisi penjagaan.

Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi perubahan tersebut:

“Biasanya hanya ada satu atau dua orang, pakai baju biasa atau seragam polisi. Tapi sejak Rabu malam, tiba-tiba banyak tentara. Ada yang di depan, ada juga yang berpatroli keliling kompleks. Kami jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya.”

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung maupun Mabes TNI AD mengenai alasan spesifik di balik peningkatan status pengamanan ini. Namun, spekulasi mengarah pada sejumlah faktor, mulai dari potensi ancaman keamanan terhadap Jampidsus hingga perkembangan kasus-kasus besar yang tengah ditangani.

Konteks Penanganan Kasus Besar

Febrie Adriansyah saat ini memimpin penanganan beberapa perkara besar yang menjadi sorotan publik, termasuk investigasi dugaan korupsi di sektor energi dan infrastruktur yang melibatkan sejumlah nama penting. Dalam beberapa pekan terakhir, Kejaksaan Agung di bawah komandonya telah menetapkan 5 tersangka baru dari kalangan pengusaha dan mantan pejabat tinggi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, menilai peningkatan pengamanan ini sebagai langkah kewajaran namun juga sinyal adanya ancaman serius:

“Jampidsus adalah posisi strategis dengan risiko tinggi. Jika ada eskalasi pengamanan melibatkan TNI, biasanya intelijen telah mendeteksi ancaman spesifik. Ini harus ditanggapi serius oleh publik sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penegakan hukum.”

Respons Publik dan Implikasi Keamanan

Langkah pengerahan personel TNI AD ini memicu beragam reaksi. Di media sosial, tagar #JagaJampidsus sempat trending, dengan sebagian besar warganet menyatakan dukungan agar penegakan hukum tidak terganggu intimidasi. Namun, sebagian kalangan mempertanyakan transparansi informasi kepada publik terkait ancaman yang dihadapi.

Dari segi yuridis, pengamanan terhadap pejabat penegak hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengamanan Internal dan Pengamanan Khusus. Dalam aturan tersebut, pelibatan TNI dimungkinkan jika tingkat ancaman dikategorikan tinggi berdasarkan hasil asesmen intelijen terpadu.

• Waktu: Peningkatan pengamanan berlaku sejak Rabu, 22 Juli 2026 pukul 20.00 WIB.
• Lokasi: Kediaman Jampidsus di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
• Jumlah personel: Sedikitnya 8 personel TNI AD bersenjata lengkap per shift.
• Kasus aktif: Jampidsus tengah menangani 5 perkara besar, dengan 5 tersangka baru ditetapkan dalam sebulan terakhir.
• Dasar hukum: Perpres No. 71/2019 tentang Pengamanan Khusus.

Situasi di sekitar kediaman Jampidsus terpantau kondusif meskipun pengamanan ketat. Lalu lintas di Jalan Kebayoran Baru tetap berjalan normal dengan sedikit pengalihan arus di sekitar pos penjagaan. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu keterangan resmi dari instansi terkait.