Said Iqbal Akan Temui Bos BPJS Ketenagakerjaan, Soroti Data Saldo JHT Buruh

JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengunjungi kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi data saldo Jaminan Hari Tua (JHT) peserta. Langkah ini diambil menyusul keluhan pekerja terkait transparansi data dan keakuratan informasi saldo yang kerap menjadi persoalan ketika buruh mengajukan klaim pencairan dana.

Kronologi dan Tujuan Pertemuan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut diinisiasi langsung oleh Said Iqbal dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Hingga berita ini diturunkan, jadwal pasti pertemuan masih menunggu konfirmasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, namun KSPI memastikan agenda sudah masuk dalam antrean prioritas.

Dalam kunjungannya nanti, Said Iqbal akan membawa sejumlah data lapangan yang dikumpulkan dari serikat pekerja di berbagai daerah. Tujuan utama pertemuan adalah mengklarifikasi perbedaan data saldo JHT yang kerap dikeluhkan buruh antara informasi di aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), laporan tahunan, dan nominal yang diterima saat klaim pencairan dana dilakukan.

“Kami tidak ingin ada buruh yang dirugikan karena ketidakjelasan data. Semua harus transparan dan bisa diakses setiap saat,” ujarnya.

Latar Belakang Persoalan Saldo JHT

Program JHT merupakan skema perlindungan sosial bagi pekerja formal di Indonesia dengan kontribusi sebesar 5,7 persen dari upah per bulan, yang terdiri dari 3,7 persen ditanggung pemberi kerja dan 2 persen dipotong dari gaji pekerja. Dana ini bisa dicairkan ketika buruh memasuki usia pensiun 56 tahun, mengalami PHK, atau berhenti bekerja minimal satu bulan.

Selama ini, keluhan buruh muncul dalam beberapa bentuk, antara lain: saldo akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi akibat pengelolaan investasi yang tidak transparan, lambatnya proses klaim yang bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu, serta sulitnya buruh mengakses riwayat perkembangan nilai dana mereka secara real-time dan komprehensif.

Poin-Poin Penting yang Akan Dibahas

• Akurasi saldo: Meminta BPJS Ketenagakerjaan menyajikan rincian kontribusi, hasil pengembangan investasi, dan biaya administrasi secara detail di saldo JHT setiap peserta.
• Kemudahan akses: Mendorong pengembangan sistem digital terintegrasi agar pekerja dapat mengecek nilai riil JHT yang bisa diklaim tanpa kendala teknis.
• Perlindungan hak buruh: Menuntut jaminan bahwa tidak ada potongan atau penundaan tanpa dasar hukum yang jelas dalam proses pencairan dana.
• Proses klaim yang lebih cepat: Mengusulkan standar layanan pencairan klaim dalam waktu maksimal tiga hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Tanggapan Pihak Terkait

Hingga saat ini, manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana kunjungan Said Iqbal. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa saldo JHT selalu dihitung berdasarkan kontribusi riil plus hasil pengembangan investasi yang sudah melalui audit internal dan eksternal secara berkala. Kedua belah pihak diharapkan mencapai kesepakatan yang menguntungkan pekerja pada forum audiensi tersebut.

Said Iqbal menegaskan bahwa pertemuan ini bersifat kooperatif, bukan konfrontasi. Pihaknya ingin membangun komunikasi dua arah yang konstruktif demi perbaikan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan di tanah air.