Ratu Máxima Tuntaskan Lawatan, Dorong Akselerasi Keuangan Inklusif

Jakarta – Ratu Máxima dari Belanda, yang menjalankan mandat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif demi Pembangunan (UNSGSA), menyelesaikan kunjungan kerja selama lima hari di Indonesia pada Jumat (16/2/2024). Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Senin (12/2) itu diisi dengan pertemuan di tingkat kepala negara, jajaran kabinet, serta peninjauan langsung ke akar rumput. Misi utama kunjungan ini adalah memperkuat fondasi keuangan inklusif nasional yang tengah bertransformasi secara digital, sekaligus mendorong perluasan akses bagi segmen yang paling membutuhkan: perempuan pelaku usaha mikro, petani, dan komunitas rentan di wilayah terpencil.

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (13/2), Ratu Máxima menyampaikan apresiasi atas lompatan besar Indonesia. Angka inklusi keuangan nasional yang tercatat sebesar 36% pada tahun 2014 telah menembus 88% pada 2023, sebuah pencapaian yang disebutnya sebagai salah satu yang tercepat di dunia. “Indonesia telah menunjukkan kemajuan luar biasa. Saya sangat terkesan dengan komitmen pemerintah dalam mendigitalisasi layanan keuangan hingga ke pelosok. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang terarah mampu mengubah kehidupan jutaan orang,” ujar Ratu Máxima. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat ekosistem ekonomi digital, termasuk melalui integrasi program Kartu Prakerja, penyaluran bantuan sosial nontunai, dan pengembangan infrastruktur digital di daerah tertinggal dan terdepan.

Sinergi Fiskal dan Moneter di Balik Peningkatan Akses

Pada hari ketiga, Rabu (14/2), Ratu Máxima diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan. Diskusi berfokus pada perangkat kebijakan fiskal yang menjadi katalis inklusi. Salah satu sorotan adalah program pembebasan pajak untuk transaksi mikro serta skema pembiayaan ultra mikro (UMi) yang dikelola bersama oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), pegadaian, dan Lembaga Keuangan Mikro. Hingga akhir 2023, program UMi telah menjangkau lebih dari 7,8 juta debitur dengan total penyaluran kredit mencapai Rp27,3 triliun, mayoritas di antaranya adalah perempuan pengusaha tanpa agunan. “Kami berdiskusi tentang pentingnya memperkuat perlindungan konsumen dan literasi keuangan digital, terutama di tengah maraknya pinjaman daring ilegal yang sering menjerat kelompok berpendapatan rendah,” kata Sri Mulyani di hadapan media usai pertemuan.

“Pemerintah berkomitmen memperluas akses melalui kebijakan afirmatif, namun tetap dibutuhkan kerangka pengawasan yang ketat agar inklusi yang kita bangun benar-benar memberdayakan, bukan menjerumuskan,”

Digitalisasi UMKM Lewat QRIS dan Ekosistem Pembayaran Terpadu

Keesokan harinya, Kamis (15/2), Ratu Máxima melakukan audiensi dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pertemuan di Kompleks Bank Indonesia ini mendalami peran krusial sistem pembayaran digital dalam mempercepat inklusi keuangan. Dari data yang dipaparkan, pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah melampaui 44 juta merchant per Januari 2024, dengan lebih dari 85% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sinergi dengan seluruh bank dan fintech telah menciptakan interoperabilitas yang memungkinkan pelaku usaha di pasar tradisional hingga warung kopi di pelosok menerima pembayaran dari berbagai dompet digital. Ratu Máxima menekankan bahwa kemudahan akses semacam ini adalah kunci untuk menarik lebih banyak perempuan dan pemuda ke dalam sistem keuangan formal. “Yang Anda bangun di sini adalah cetak biru untuk negara berkembang lain. Saya tak sabar membagikan praktik baik ini ke jaringan global,” kata Ratu Máxima.

Lompatan di Ujung Jari, Harapan dari Pasar Tanah Abang

Puncak kunjungan diisi dengan blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/2). Di sana, Ratu Máxima menyaksikan langsung bagaimana para pedagang pakaian dan aksesori, sebagian besar perempuan, menggunakan kode QR untuk menerima pembayaran harian. Salah seorang pedagang, Nurhayati (52), menuturkan bahwa sejak menggunakan pembayaran digital pada 2022, ia bisa menabung secara otomatis melalui fitur celengan digital yang terhubung dengan aplikasi. “Uang di dompet dulu habis begitu saja. Sekarang sudah terpisah untuk modal dan simpanan,” ujarnya. Ratu Máxima menilai kisah seperti ini adalah bukti bahwa digitalisasi bukan sekadar infrastruktur, melainkan alat pemberdayaan ekonomi yang transformatif.

“Teknologi harus hadir sebagai jembatan, bukan tembok baru. Indonesia telah menaruhnya di ujung jari setiap orang, dan itu adalah lompatan yang menginspirasi,”