Prabowo Singgung Kekalahan Pilpres: Koperasi Terus Membersamai

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi merupakan mitra strategis dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Koperasi Indonesia di Jakarta, Sabtu (12/7/2026), Presiden mengenang kembali sejumlah pengalaman politiknya, termasuk dua kali kekalahan dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan, gerakan koperasi menjadi salah satu kekuatan yang konsisten mendampinginya.

“Saya sudah mengalami kekalahan di Pilpres 2014 dan 2019. Banyak yang hilang, tetapi koperasi tidak. Gerakan koperasi selalu bersama saya,” ujar Presiden di hadapan ribuan anggota koperasi dari seluruh Indonesia.

Presiden mengungkapkan bahwa soliditas gerakan koperasi memperkuat tekadnya dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan. Menurutnya, pengalaman pahit dalam kontestasi politik justru mengajarkan arti penting konsistensi dan kesetiaan, yang selama ini tercermin dalam tubuh koperasi.

Dukungan Koperasi di Tengah Kekalahan Politik

Presiden menuturkan, saat pertama kali maju sebagai calon presiden pada 2014, dukungan dari berbagai elemen koperasi sudah mulai terorganisasi. Meskipun saat itu ia gagal meraih kemenangan, jaringan koperasi tetap berkomitmen menyuarakan visi ekonominya. Kondisi serupa terjadi pada Pilpres 2019, di mana koperasi kembali menjadi basis pendukung yang solid.

“Waktu itu saya lihat langsung, bagaimana koperasi-koperasi di pelosok tetap mengadakan diskusi, pelatihan, dan mengonsolidasikan kekuatan. Tidak ada yang berubah. Inilah bentuk partisipasi rakyat yang tulus,” lanjut Presiden.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai lebih dari 127 ribu unit pada tahun 2025, dengan total anggota lebih dari 30 juta orang. Angka ini, menurut Presiden, merupakan modal sosial yang tidak ternilai bagi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Peran Strategis Koperasi dalam Pembangunan Nasional

Presiden menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi. Ia menyebut, sejarah pergerakan koperasi di Indonesia telah terbukti mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Koperasi bukan sekadar soal uang, tapi soal jiwa gotong royong. Di dalam koperasi, rakyat belajar mandiri dan saling menguatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Budiman Sudjatmiko yang turut hadir menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan murah bagi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pemerintah menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 8 triliun pada tahun 2026, meningkat 40 persen dari tahun sebelumnya.

“Kami ingin koperasi naik kelas, dari sekadar simpan pinjam menjadi koperasi modern berbasis digital, yang mampu menembus pasar ekspor,” ujar Budiman.

Komitmen Pemerintah terhadap Koperasi

Presiden menegaskan, salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah mewujudkan koperasi yang berdaya saing global. Ia meminta agar regulasi perkoperasian segera diselaraskan dengan perkembangan teknologi informasi. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang saat ini tengah dibahas di DPR disebut-sebut akan memperkuat posisi koperasi dalam ekosistem digital.

“Kita harus memastikan koperasi tidak tertinggal. Ekosistem digital harus diisi oleh koperasi dan UMKM, bukan hanya oleh korporasi besar,” tegas Presiden.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, yang juga hadir dalam Rakornas, menyatakan kesiapan koperasi mendukung penuh program pemerintah. “Kami siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi digital, sesuai arahan Presiden,” kata Nurdin.

Sinergi Pemerintah dan Koperasi untuk Masa Depan

Rakornas Gerakan Koperasi Indonesia 2026 ini diikuti oleh perwakilan koperasi dari 34 provinsi. Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain percepatan digitalisasi koperasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan akses pembiayaan. Presiden menyambut baik rekomendasi itu dan berjanji akan menindaklanjutinya dalam rapat kabinet terbatas pekan depan.

“Apa yang menjadi aspirasi koperasi, akan menjadi catatan penting bagi pemerintah. Saya ingin koperasi menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Presiden menutup sambutannya.

Dengan penegasan tersebut, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto semakin menunjukkan keberpihakan kepada sektor kerakyatan. Sejumlah pengamat menilai, dukungan koperasi setidaknya menjadi penopang politik yang signifikan sekaligus alat implementasi visi kedaulatan ekonomi yang diusung Presiden.

Baca juga:

• Membedah Trik Rahasia The Pirate: Plague of the Dead
• Mint Mobile Pangkas Semua Paket Jadi $15, Stok Pixel Mendadak Kosong