Dekopin: Perhatian Presiden Prabowo pada Koperasi Belum Pernah Ada

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi menegaskan bahwa gerakan koperasi nasional baru merasakan perhatian yang sungguh-sungguh pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (12/7/2026).

“Di era Presiden Prabowo inilah, untuk pertama kalinya gerakan koperasi tidak sekadar dijadikan jargon, tetapi benar-benar ditempatkan sebagai pilar strategis ekonomi nasional,” ujar Bambang Haryadi di hadapan ribuan peserta Harkopnas. Ia menegaskan bahwa pendekatan pemerintah saat ini berbeda secara fundamental dibandingkan era sebelumnya, terutama dalam hal alokasi anggaran dan kebijakan afirmatif yang menyasar akar rumput.

Peran Strategis Koperasi dalam Asta Cita

Bambang memaparkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terwujud melalui integrasi gerakan koperasi ke dalam program prioritas nasional, yakni Asta Cita. Salah satu butir Asta Cita, yang menekankan penguatan ekonomi rakyat dan pemerataan, secara eksplisit menyebut koperasi sebagai instrumen utama. “Ini bukan klaim sepihak. Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp12,7 triliun, naik hampir tiga kali lipat dari tahun 2024. Dari jumlah itu, lebih dari 60 persen dialokasikan langsung untuk pengembangan koperasi di sektor produksi pangan dan energi terbarukan,” rincinya.

Perhatian tersebut, menurut Bambang, juga diwujudkan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bermitra dengan koperasi dalam rantai pasok nasional. “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kemitraan BUMN dan Koperasi sudah berjalan. Ratusan koperasi kini menjadi pemasok tetap untuk kebutuhan logistik BUMN. Ini bukti bahwa kepercayaan sedang dibangun kembali,” tambahnya.

Reformasi Regulasi dan Digitalisasi

Ketum Dekopin itu juga menyoroti langkah reformasi regulasi yang dinilainya progresif. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada 17 Maret 2026 menghasilkan keputusan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. “Rancangan revisi UU itu kini sudah masuk Program Legislasi Nasional prioritas 2026. Ini sudah lama dinantikan. Kami apresiasi keberanian politik pemerintah untuk menuntaskannya,” kata Bambang.

Di sisi digitalisasi, ia menyebut peluncuran Sistem Informasi Koperasi Terintegrasi (SIKOP) 3.0 yang memungkinkan koperasi mengakses pasar ekspor melalui platform digital tunggal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, per 30 Juni 2026, sebanyak 47.890 koperasi telah terdaftar dalam SIKOP 3.0, dengan total omzet digital mencapai Rp38,2 triliun. “Transformasi digital koperasi ini langsung turun tangan Presiden. Saat peresmian SIKOP 3.0 di Istana Negara, Presiden sendiri yang menekan tombol dan memberi arahan agar seluruh koperasi di pelosok terkoneksi,” ungkapnya.

Pengakuan dari Tokoh Koperasi Nasional

Apresiasi terhadap perhatian Presiden Prabowo turut disampaikan oleh sejumlah tokoh koperasi senior yang hadir di Harkopnas 2026. Prof. Dr. Suroso, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga penasihat Dekopin, menyatakan bahwa pendekatan pemerintahan saat ini memperlihatkan keberpihakan yang terukur. “Pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya memberikan perhatian secara verbal. Mereka membangun arsitektur kebijakan yang membuat koperasi mampu berdiri sejajar dengan pelaku usaha besar. Ini yang belum terjadi sebelumnya,” ujar Suroso.

Ia mencontohkan program pembiayaan lunak bagi koperasi melalui LPDP Koperasi yang diluncurkan pada Februari 2026. Program tersebut mengalokasikan dana Rp5 triliun untuk pembiayaan usaha koperasi dengan margin bagi hasil 3 persen per tahun, jauh di bawah bunga komersial. “Dampaknya langsung terasa. Dalam lima bulan, sudah 2.300 koperasi mengakses pembiayaan ini,” tuturnya.

Sementara itu, dari perspektif organisasi, Bambang Haryadi menegaskan bahwa Dekopin akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan pro-koperasi berjalan tepat sasaran. Ia mengakhiri orasinya dengan menyatakan, “Ini bukan akhir, melainkan awal kebangkitan koperasi Indonesia. Kami akan kawal terus agar momentum ini tidak hilang.”

Baca juga:

• Indonesia Gagal Raih Poin di Awal AVC U18 Usai Ditundukkan Cina 1-3
• Enam Rekor Ciamik Argentina Usai Hancurkan Swiss di Perempat Final