Presiden Prabowo Lantik Dirgayuza sebagai Asisten Khusus Bidang Komunikasi

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dirgayuza Prakasa sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025). Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis Presiden untuk memperkuat arsitektur komunikasi publik pemerintahan, sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis tersampaikan secara akurat dan terukur kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/K/2025 yang ditandatangani pada 28 Februari 2025, Dirgayuza akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam merumuskan dan menyelaraskan narasi kebijakan prioritas nasional. Posisi ini, yang baru dibentuk melalui restrukturisasi Kantor Staf Presiden, mengintegrasikan fungsi komunikasi strategis, analisis kebijakan berbasis data, serta koordinasi antarkementerian untuk meminimalkan miskomunikasi di tingkat pusat dan daerah.

Profil dan Rekam Jejak Dirgayuza

Dirgayuza Prakasa, 48 tahun, bukanlah wajah baru di lingkungan komunikasi pemerintahan. Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran ini mengawali karier sebagai jurnalis di harian nasional sebelum beralih menjadi konsultan komunikasi untuk sejumlah pejabat publik pada era 2010-an. Pada 2018, ia dipercaya menjabat Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Kebijakan Publik, di mana ia berperan besar merancang kerangka komunikasi program Palapa Ring dan transformasi digital nasional.

Rekam jejaknya yang paling menonjol adalah saat ia menjabat Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi di Kantor Staf Presiden (KSP) pada periode 2019–2024. Di bawah kepemimpinan Moeldoko, Dirgayuza dikenal sebagai perancang utama strategi rapid response yang sukses meredam disinformasi pada masa pandemi COVID-19. “Saya melihat Pak Dirgayuza sebagai sosok teknokrat yang tenang, metodis, dan selalu berbasis data. Kemampuannya menjembatani bahasa birokrasi ke bahasa publik sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar Moeldoko, Kepala KSP periode lalu, melalui sambungan telepon, Senin.

Peran Strategis dan Mandat Baru

Dalam jabatan barunya, Dirgayuza akan memimpin tim independen yang terdiri dari 12 analis kebijakan dan 8 spesialis komunikasi digital. Mandat utamanya meliputi penyusunan narasi tunggal untuk isu-isu prioritas seperti hilirisasi, keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN), ketahanan pangan, dan transformasi energi. Selain itu, ia juga akan merancang sistem pemantauan sentimen publik secara real-time dengan menggunakan kecerdasan buatan, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal kedua 2025.

Presiden Prabowo, dalam sambutannya usai pelantikan, menegaskan pentingnya konsistensi komunikasi lintas sektor. “Kita membutuhkan narasi yang terpadu, yang tidak simpang siur antara apa yang disampaikan oleh kementerian teknis dengan apa yang diucapkan oleh juru bicara. Tugas Asisten Presiden ini adalah menjahit seluruh cerita menjadi satu benang merah yang mudah dipahami rakyat,” ujar Presiden. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan instruksi agar Dirgayuza secara berkala melaporkan evaluasi efektivitas komunikasi langsung dalam rapat kabinet paripurna.

Dirgayuza sendiri dalam keterangan pers pertamanya menyatakan akan fokus pada transparansi dan keterbukaan informasi publik. “Kami tidak boleh hanya pandai berbicara, tetapi juga harus cakap mendengarkan. Setiap kebijakan besar harus didahului oleh dialog kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan media,” ujar Dirgayuza sambil menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang diskusi rutin melalui forum Policy Talk yang digelar setiap dua pekan.

Respons Publik dan Langkah ke Depan

Pengangkatan Dirgayuza disambut positif oleh kalangan akademisi dan pengamat politik. Bambang Sulistyo, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, menilai langkah ini perlu untuk mengakhiri fragmentasi pesan yang kerap terjadi di pemerintahan sebelumnya. “Dengan adanya figur sentral yang secara spesifik menangani analisis kebijakan dan komunikasi, akuntabilitas penyampaian informasi bisa lebih terjaga. Publik berhak mendapatkan gambaran yang utuh tentang arah pembangunan,” ujarnya.

Meski demikian, tantangan besar sudah menanti. Kompleksitas isu geopolitik, dinamika koalisi partai pendukung yang luas, serta percepatan teknologi informasi menuntut kinerja cepat dan terukur. DPR melalui Wakil Ketua Komisi I, Ahmad Syarif, mengingatkan agar Asisten Presiden ini tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah, tetapi juga sebagai early warning system bagi kebijakan yang berpotensi menuai resistensi publik. “Kami berharap ada sinergi erat dengan alat kelengkapan dewan, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tiba-tiba mengejutkan karena minim koordinasi,” tegasnya di Kompleks Parlemen.

Dirgayuza dijadwalkan langsung bekerja dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala biro humas kementerian dan lembaga pada Selasa (4/3/2025), bertempat di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara. Rapat tersebut akan menetapkan pedoman komunikasi strategis pemerintahan untuk 100 hari ke depan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam pergaulan global.

Baca juga:

• Baldoni dan Istri Buka Suara Soal Dampak Kasus Blake Lively
• Jadwal TC Persib Direvisi demi Piala Presiden 2026