Pj Gubernur BI dan Wamenkeu Thomas Djiwandono Temui Presiden Prabowo

Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menggelar pertemuan penting dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu juga melibatkan Deputi Gubernur Senior BI serta jajaran direksi bank sentral, sementara dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Fokus utama diskusi adalah penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Berdasarkan pantauan, Destry Damayanti beserta rombongan tiba di Istana sekitar pukul 14.00 WIB dengan pengawalan protokol. Mereka langsung diarahkan menuju ruang rapat utama yang telah disiapkan. Setelah pertemuan, Destry dan Thomas Djiwandono tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media, namun melalui siaran pers resmi BI, disampaikan bahwa pertemuan berlangsung produktif.

Bahasan Utama: Inflasi, Rupiah, dan Suku Bunga

Dalam paparannya, Destry Damayanti menjabarkan kondisi terkini perekonomian domestik. Data menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,2 persen secara tahunan, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 3,1 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah berada dalam tren penguatan terbatas, dengan rata-rata harian di level Rp15.750 per dolar AS.

Pertemuan juga membahas arah kebijakan suku bunga acuan. BI mempertahankan BI-Rate di level 6,25 persen sejak RDG Juni 2026, dengan mempertimbangkan masih adanya risiko dari kebijakan moneter Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Destry menegaskan, “Bank Indonesia akan terus melakukan langkah intervensi terukur untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental perekonomian.”

Thomas Djiwandono dan Sinkronisasi Fiskal

Kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan pentingnya sinergi antara otoritas fiskal dan moneter. Thomas menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2026 dalam batas yang aman, yakni di bawah 2,5 persen terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan upaya BI dalam mengelola ekspektasi inflasi dan stabilitas makroekonomi.

“Kami sepakat bahwa bauran kebijakan yang solid menjadi kunci. Pemerintah menjaga fiskal, BI menjaga moneter. Koordinasi intensif seperti ini akan kami pertahankan, apalagi kita masih menghadapi risiko rambatan global,”

ungkap Thomas Djiwandono.

Penguatan Sektor Keuangan dan Digitalisasi

Selain isu moneter, pertemuan turut menyoroti perkembangan digitalisasi sistem pembayaran. Deputi Gubernur BI yang mendampingi menyatakan bahwa transaksi ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat, mencapai Rp1.200 triliun pada semester I 2026. BI dan pemerintah berencana terus memperdalam pasar keuangan digital guna mendukung inklusi keuangan dan efisiensi transaksi.

Apresiasi Presiden dan Arahan Strategis

Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Beliau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. “Stabilitas tanpa pertumbuhan akan sulit menciptakan lapangan kerja. Karena itu, saya minta BI dan jajaran pemerintah untuk terus berkoordinasi menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja,” kutip pernyataan Presiden dari siaran pers.

Pertemuan ini juga mencatat capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,4 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, risiko eksternal seperti fragmentasi geopolitik dan potensi resesi di beberapa negara maju tetap menjadi perhatian. BI dan pemerintah sepakat untuk memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi dampak negatifnya.

Langkah Tindak Lanjut dan Ekspektasi Pasar

Destry Damayanti, yang saat ini menjalankan tugas sebagai penjabat sementara menggantikan jabatan Gubernur BI definitif, juga menyinggung masa transisi kepemimpinan. Ia memastikan bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga selama proses transisi hingga terpilihnya Gubernur BI yang baru pada akhir tahun 2026.

Pasar keuangan merespons positif sinyal koordinasi ini, dengan penguatan tipis pada yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Analis menilai, langkah BI dan pemerintah yang solid akan memperkuat kepercayaan investor asing. Rapat koordinasi teknis selanjutnya dijadwalkan akan digelar dalam dua pekan mendatang guna merumuskan langkah konkret yang akan diambil bersama.