Pemprov Sulsel Dorong Aksi Nyata Lanjutan Program Land4Lives

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar segera menindaklanjuti hasil Program Land4Lives menjadi kebijakan serta aksi nyata di tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai krusial guna memperkuat ketahanan iklim dan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini menjadi sasaran utama program kerja sama tersebut.

Penegasan itu disampaikan dalam forum koordinasi yang melibatkan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel bersama sejumlah pihak terkait. Pemerintah provinsi menekankan bahwa hasil program tidak boleh berhenti pada tahap pelaporan, melainkan harus diadopsi menjadi program kerja resmi yang terdokumentasi dalam rencana pembangunan daerah.

"Hasil program ini harus menjadi milik daerah. Kami mendorong setiap pemerintah kabupaten dan kota untuk menindaklanjutinya dalam bentuk program dan aksi nyata, bukan sekadar dokumen," tegas perwakilan Pemprov Sulsel dalam rapat koordinasi tersebut.

Penguatan Ketahanan Iklim dan Pangan

Program Land4Lives diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian dan pengelolaan lahan. Berdasarkan kerangka kebijakan yang ditetapkan, pendekatan yang digunakan menekankan pada praktik pengelolaan lahan berkelanjutan, konservasi sumber daya air, serta diversifikasi sumber penghidupan bagi rumah tangga petani.

Pemprov Sulsel menilai pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan ketahanan pangan dan adaptasi iklim sebagai prioritas. Menurut pemerintah provinsi, wilayah Sulawesi Selatan memiliki kerentanan terhadap perubahan pola curah hujan, sehingga intervensi berbasis komunitas menjadi pilihan yang tepat.

Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya integrasi hasil program ke dalam perencanaan daerah. Setiap perangkat daerah diminta menyelaraskan kegiatan dengan indikator yang telah disepakati, termasuk target pengurangan risiko bencana hidrometeorologi dan peningkatan pendapatan rumah tangga tani.

Peran Pemerintah Daerah Jadi Penentu

Pemprov Sulsel menegaskan bahwa keberhasilan lanjutan program sangat bergantung pada peran aktif pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah dinilai memiliki kewenangan langsung dalam mengalokasikan anggaran, menyusun regulasi teknis, serta memfasilitasi pendampingan di tingkat desa.

Karena itu, pemerintah provinsi mendorong adanya Rapat Koordinasi lanjutan di masing-masing wilayah untuk memastikan setiap hasil program diterjemahkan menjadi kegiatan yang dapat diukur. Menurut rencana, pemerintah daerah akan diminta menyampaikan laporan tindak lanjut secara berkala kepada pemerintah provinsi.

"Kami ingin memastikan tidak ada hasil program yang hilang di tengah jalan. Setiap daerah harus memiliki peta jalan yang jelas, termasuk sumber pendanaan dan jadwal pelaksanaannya," ujar perwakilan Pemprov Sulsel.

Selain aspek kelembagaan, pemerintah provinsi menyoroti pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani dan organisasi perempuan, dalam pelaksanaan program. Partisipasi kelompok tersebut dinilai menentukan keberlanjutan kegiatan setelah masa pendampingan berakhir.

Sinergi Lintas Sektor dan Pendanaan

Pemprov Sulsel menyatakan bahwa tindak lanjut program akan ditempuh melalui sinergi lintas sektor, melibatkan dinas yang menangani pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta perencanaan pembangunan. Sinergi itu diperlukan agar intervensi tidak tumpang tindih dan sumber daya dapat digunakan secara efisien.

Dari sisi pendanaan, pemerintah provinsi mendorong pemanfaatan skema anggaran yang tersedia, termasuk dana alokasi khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber pembiayaan lain yang sah. Pemprov menilai bahwa langkah tersebut memungkinkan replikasi praktik baik ke wilayah lain tanpa bergantung sepenuhnya pada pendanaan program eksternal.

Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya dokumentasi dan diseminasi praktik baik. Hasil dari daerah yang berhasil menerapkan pendekatan program diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain, sehingga manfaatnya dapat diperluas.

Harapan Keberlanjutan

Ke depan, Pemprov Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat menetapkan target yang terukur, baik dari sisi luas lahan yang dikelola secara berkelanjutan, jumlah rumah tangga penerima manfaat, maupun peningkatan ketahanan pangan wilayah. Target tersebut akan menjadi dasar evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah provinsi.

Dengan langkah ini, Pemprov Sulsel menegaskan posisinya sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan tindak lanjut program. Pemerintah provinsi menyatakan akan terus mendampingi pemerintah daerah agar komitmen yang dibangun dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.