Pemprov Jakarta Siapkan Rp99,9 Miliar Kirim 100 Mahasiswa ke 11 Negara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan alokasi anggaran senilai Rp99,9 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2027 untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) luar negeri. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin (27/7/2026).

Program tersebut dirancang untuk membiayai 100 warga DKI Jakarta terpilih yang akan menempuh studi lanjut jenjang magister (S2) dan doktor (S3) di 11 negara tujuan. Menurut Nahdiana, kebijakan ini merupakan investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul guna menghadapi persaingan global.

“Kami tidak sekadar mengirim mahasiswa ke luar negeri. Kami ingin membentuk pemimpin masa depan yang akan membawa Jakarta melompat menjadi kota kelas dunia. Ini adalah lompatan besar bagi ekosistem pendidikan di ibu kota,” tegasnya.

Anggaran Melonjak Dua Kali Lipat

Bila merujuk pada alokasi tahun 2026, anggaran beasiswa LPDP DKI tahun ini mengalami peningkatan sangat signifikan. Tahun lalu, pos serupa hanya dianggarkan sekitar Rp50 miliar dengan kuota 50 mahasiswa. Kini, jumlahnya nyaris berlipat ganda. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan hasil dari realokasi anggaran belanja yang dianggap kurang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

“Kami melakukan refocussing anggaran secara cermat. Pendidikan adalah prioritas tertinggi. Tak ada investasi yang lebih pasti ketimbang mencerdaskan putra-putri Jakarta,” ujar Marullah ditemui terpisah.

Target 100 Penerima dengan Komposisi Jelas

Dari total Rp99,9 miliar, porsi terbesar dialokasikan untuk biaya pendidikan 70 mahasiswa S2 dan 30 mahasiswa S3. Nahdiana menyebutkan, tidak ada pembatasan disiplin ilmu secara rigid, namun terdapat bidang-bidang prioritas yang diharapkan mampu menjawab persoalan mendesak di Jakarta, antara lain teknologi digital, energi terbarukan, tata kelola perkotaan, dan kesehatan masyarakat.

“Kami meminta para pelamar untuk memilih universitas yang memiliki riset-riset terdepan di bidang yang relevan dengan kebutuhan Jakarta—misalnya pengelolaan banjir, transportasi berbasis rel, hingga digitalisasi pemerintahan. Seleksi akan kami perketat dengan melibatkan panel ahli dari LPDP dan akademisi independen,” papar Nahdiana.

Penerima beasiswa diwajibkan menandatangani ikatan dinas untuk kembali dan mengabdi di Jakarta selama minimal dua kali masa studi setelah menyelesaikan pendidikan. Ketentuan detail akan diatur dalam peraturan gubernur yang dijadwalkan terbit pada triwulan terakhir tahun 2026.

Sebelas Negara Tujuan dengan Reputasi Global

Adapun 11 negara yang menjadi tujuan adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Korea Selatan, dan Singapura. Pemprov DKI akan bermitra penuh dengan LPDP pusat untuk menyelenggarakan proses seleksi akademik, sementara verifikasi administrasi kependudukan ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nahdiana merinci, pemilihan negara didasarkan pada pemeringkatan universitas dunia dan kesesuaian program studi dengan peta kebutuhan Jakarta.

“Untuk kebijakan publik dan manajemen perkotaan, kami arahkan ke Belanda dan Singapura. Sementara untuk engineering dan sains terapan, prioritas utama ke Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Kami tidak asal sebar, setiap jurusan dan universitas sudah kami petakan,” jelasnya.

Dukungan Legislatif dan Pengawasan Ketat

Kebijakan ini mendapat lampu hijau penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ketua Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, Muhammad Thamrin, menyambut baik alokasi tersebut dan memastikan pihaknya akan mengawal transparansi pelaksanaan.

“Kami di Komisi E mendukung sepenuhnya. Namun kami juga akan membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan mahasiswa. Jangan sampai ada intervensi atau permainan titip nama. Beasiswa ini harus murni untuk anak-anak Jakarta yang memang layak dan berprestasi,” tegas Thamrin.

Dana Telah Masuk Pokok APBD 2027

Berdasarkan dokumen Rancangan APBD 2027 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah, pos belanja langsung Dinas Pendidikan untuk program beasiswa ini sudah final. Pencairan dilakukan bertahap sesuai kalender akademik universitas di luar negeri. Biaya kuliah akan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi tujuan, sedangkan biaya hidup, asuransi, dan tunjangan lainnya dikelola melalui skema LPDP yang sudah teruji selama bertahun-tahun.

Pendaftaran dijadwalkan dibuka pada awal Januari 2027, dengan batas waktu dua bulan. Pengumuman penerima diharapkan keluar pada Mei 2027, sehingga mahasiswa bisa memulai studi pada semester genap tahun ajaran 2027/2028. Informasi resmi akan dipublikasikan melalui situs resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kanal media sosial Pemprov DKI.

Fondasi Menuju Jakarta 2045

Gubernur DKI Jakarta dalam pidato pengantar APBD 2027 di depan rapat paripurna DPRD menyebut program ini sebagai batu loncatan menuju visi besar Generasi Emas Jakarta 2045. Beliau menekankan bahwa sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta tidak boleh hanya mengandalkan warisan status ibu kota, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan pengetahuan.

“Kita harus berani berinvestasi pada otak, bukan hanya pada beton. Mahasiswa yang kita kirim hari ini adalah calon pemimpin yang akan membawa Jakarta ke level berikutnya. Kita targetkan pada tahun 2030, satu dari setiap seratus warga usia produktif Jakarta adalah lulusan kampus top dunia,” demikian kutipan pidato gubernur yang disampaikan di Gedung DPRD DKI.

Dengan struktur anggaran yang masif dan cakupan negara yang luas, Pemprov DKI berharap program beasiswa LPDP 2027 tidak hanya mencetak akademisi, tetapi juga birokrat, ilmuwan, dan pengusaha yang mampu menjadikan Jakarta sebagai barometer kemajuan Indonesia. Transparansi dan integritas proses seleksi, demikian dijanjikan seluruh pemangku kepentingan, akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini.