Pemerintah Pantau Lonjakan Harga Minyak Pascablokade Selat Hormuz

Pemerintah menyatakan akan terus mencermati pergerakan harga minyak mentah dunia menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Menteri Koordinator Bida...

Jul 13, 2026 - 17:11
0 0
Pemerintah Pantau Lonjakan Harga Minyak Pascablokade Selat Hormuz

Pemerintah menyatakan akan terus mencermati pergerakan harga minyak mentah dunia menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara rutin di tengah fluktuasi harga yang kian tajam.

"Kita monitor saja. Setiap minggu ada pergerakan naik dan turun," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Senin (13/7).

Ia menambahkan bahwa arah harga minyak mentah sangat ditentukan oleh dinamika di Selat Hormuz. "Harga minyak itu tergantung situasi di selat tersebut," tegasnya. Pernyataan ini disampaikan beberapa jam setelah Iran secara resmi mengumumkan penutupan jalur pelayaran strategis itu hingga waktu yang belum ditentukan.

Eskalasi Iran-AS Mendorong Kenaikan Harga

Gelombang serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran pada pekan kedua Juli langsung memicu respons keras dari Teheran. Pasukan Iran melancarkan serangan balasan dengan drone dan rudal ke sejumlah negara sekutu AS di kawasan, termasuk Yordania dan Qatar. Puncaknya, pada Minggu (12/7), Iran menyatakan Selat Hormuz resmi ditutup "hingga pemberitahuan lebih lanjut," sebuah langkah yang langsung mengguncang pasar energi global.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia. Dengan penutupan itu, lalu lintas pelayaran hampir terhenti total pada Senin (13/7). Data perdagangan menunjukkan harga minyak mentah acuan global Brent menembus level USD 79 per barel setelah menguat lebih dari 5 persen sepanjang pekan lalu. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan mendekati USD 74 per barel.

Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Gejolak

Airlangga tidak merinci langkah kebijakan lanjutan, namun ia memastikan bahwa pemerintah terus memperbarui asesmen dampak terhadap perekonomian domestik. Pergerakan harga minyak yang tajam berpotensi memengaruhi biaya impor energi dan subsidi bahan bakar di dalam negeri. Dalam beberapa rapat koordinasi sebelumnya, pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada rentang yang lebih rendah. Dengan lonjakan saat ini, ruang fiskal dapat menyempit jika harga bertahan di atas proyeksi.

Sejumlah analis energi dalam negeri menilai pemerintah perlu segera menyusun skenario mitigasi, termasuk opsi penyesuaian subsidi dan percepatan transisi ke energi alternatif. Meski demikian, Airlangga menahan diri untuk tidak berspekulasi. "Kita lihat dulu perkembangannya. Setiap keputusan akan didasarkan pada data terkini," ujarnya.

Proyeksi Analis: Ketegangan Masih Terkendali

Analis senior energi MST Marquee, Saul Kavonic, menilai bahwa eskalasi terbaru memang menambah ketegangan, tetapi belum mengarah pada perang terbuka secara penuh. Ia mencatat, serangan terhadap fasilitas pengeboran minyak di Kuwait pada akhir pekan lalu merupakan serangan langsung pertama terhadap infrastruktur energi setelah beberapa pekan konflik. Namun, respons para pihak masih berada dalam pola konfrontasi terbatas.

"Ini adalah eskalasi serius, tetapi pasar tampaknya masih menganggap risiko konflik besar sebagai skenario rendah. Namun, jika blokade Selat Hormuz berlangsung lebih dari dua pekan, kita bisa melihat harga Brent menyentuh tiga digit," ungkap Kavonic dalam catatan risetnya.

Senada dengan itu, data lalu lintas pelayaran menunjukkan bahwa sejumlah kapal tanker telah mengubah rute untuk menghindari Selat Hormuz, yang akan menambah biaya logistik dan memperpanjang waktu tempuh. Kondisi ini, menurut para pengamat, dapat memperburuk inflasi global yang sudah tertekan oleh gangguan rantai pasok sebelumnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berencana menggelar Rapat Koordinasi terbatas pada Selasa (14/7) untuk membahas langkah antisipatif lebih lanjut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal dijadwalkan hadir untuk mengevaluasi dampak langsung terhadap harga BBM nonsubsidi dan potensi penyesuaian kebijakan energi nasional.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
hendra-wijaya

Editor Politik. Mantan jurnalis cetak dengan spesialisasi politik elektoral. Menulis analisis kebijakan dan reportase parlemen.

Comments (0)

User