PBB Nobatkan ASEAN Pusat Scam Dunia, 1 dari 4 Orang RI Pernah Jadi Korban

Jakarta – Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan terbaru yang menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai episentrum penipuan digital global. Koordinator Residen UNODC di Indonesia, Gita Sabharwal, mengungkapkan bahwa kawasan ASEAN telah berkembang menjadi salah satu pusat operasi penipuan daring terbesar di dunia. Menurutnya, para pelaku kejahatan ini secara sistematis mengeksploitasi platform digital, memanfaatkan teknik rekayasa sosial yang canggih, dan menyalahgunakan kompleksitas sistem keuangan modern untuk melancarkan aksinya.

"Kami melihat bahwa di kawasan ini, pelaku penipuan mengeksploitasi platform digital, rekayasa sosial, dan memanfaatkan kompleksitas sistem keuangan modern untuk menipu para korban. Serangan mereka semakin terorganisir dan menargetkan individu dari berbagai lapisan masyarakat," ujar Gita Sabharwal dalam paparannya, seperti dilansir Apaberita.com, Kamis (9/9/2025).

Kerugian Fantastis dan Korban di Indonesia

Laporan UNODC memperkirakan total kerugian finansial akibat penipuan yang secara khusus menargetkan korban di Asia Timur dan Asia Tenggara mencapai angka yang mencengangkan. Pada tahun 2023 saja, nilainya ditaksir menembus US$37 miliar atau setara dengan Rp665,77 triliun (menggunakan kurs Rp17.994 per dolar AS). Angka ini tidak hanya mencerminkan skala operasi yang massif, tetapi juga menunjukkan kerentanan sistemik di kawasan.

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan dari laporan tersebut adalah tingginya tingkat keterpaparan masyarakat Indonesia. Data yang dikumpulkan UNODC dan dirangkum oleh media kami menunjukkan bahwa satu dari setiap empat orang Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital. Statistik ini menempatkan Indonesia di posisi yang memprihatinkan dalam peta kejahatan siber regional, mengingat besarnya populasi pengguna internet yang seringkali belum memiliki literasi digital memadai.

UNODC menekankan bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pelaku kerap membangun jaringan lintas negara, memanfaatkan celah yurisdiksi, dan menggunakan infrastruktur teknologi yang terus berevolusi untuk menghindari deteksi. Apaberita.com mencatat, Gita Sabharwal mendesak adanya peningkatan kerja sama regional dalam penanganan kasus dan perlindungan korban. “Ini adalah tantangan multidimensi yang membutuhkan respons kolektif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil,” tandasnya.