Menko Hadi Perintahkan Baintelkam Rancang Strategi Pengamanan Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto memberikan instruksi tegas kepada jajaran intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024), ia meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk merancang perencanaan yang mendalam dan komprehensif guna mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Arahan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas nasional selama tahapan pilkada.

Hadi menekankan bahwa kompleksitas pesta demokrasi di tingkat daerah memerlukan kehadiran intelijen yang tajam, akurat, dan mampu membaca dinamika lapangan secara real-time.

"Baintelkam harus memiliki perencanaan yang tajam, bukan sekadar reaktif. Saya ingin ada langkah-langkah konkret berbasis data intelijen yang dapat diandalkan oleh seluruh pemangku kepentingan,"

ujarnya di hadapan peserta rapat. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa aspek keamanan menjadi pilar utama kesuksesan pilkada yang akan dilaksanakan di 508 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada 27 November 2024.

Perencanaan Berbasis Kerawanan

Dalam arahannya, mantan Panglima TNI itu menguraikan sejumlah fokus yang harus menjadi perhatian Baintelkam. Pertama, pemetaan wilayah rawan konflik yang mencakup daerah dengan sejarah kekerasan politik, polarisasi masyarakat yang tinggi, serta potensi sengketa hasil penghitungan suara. Kedua, identifikasi aktor-aktor non-negara yang berpotensi mengganggu, termasuk kelompok radikal dan kriminal bersenjata. Ketiga, penguatan kapasitas deteksi dini di tingkat polres dan polsek agar informasi dari masyarakat dapat terhimpun secara cepat dan terpadu.

Data intelijen yang dimiliki Polri harus terintegrasi dengan sistem peringatan dini yang dikelola Kemenko Polhukam melalui Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Satgas Kamtibmas). Hadi menginstruksikan agar Baintelkam tidak bekerja dalam sekat-sekat birokrasi, melainkan membangun komunikasi aktif dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan intelijen kejaksaan. Sinergi ini dianggap krusial untuk menutup celah informasi yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas.

Kesiapan Operasional dan Teknologi

Di sisi lain, Hadi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas intelijen. Ia mendorong Baintelkam memanfaatkan platform analisis big data dan kecerdasan buatan untuk memproses informasi dari media sosial dan kanal digital lainnya.

"Kita tidak boleh kalah dengan penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Intelijen harus mampu memilah informasi valid dan mengambil langkah proaktif sebelum eskalasi terjadi,"

tegasnya. Untuk itu, Hadi meminta Kepala Baintelkam segera melakukan asesmen kebutuhan perangkat dan sumber daya manusia, termasuk pelatihan khusus bagi personel di bidang kontra-narasi dan forensik digital.

Selain teknologi, aspek pendanaan operasional intelijen menjadi perhatian. Menko Polhukam menyatakan akan mengawal permintaan anggaran yang diajukan Polri kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak ada hambatan logistik. Dalam rapat tersebut, hadir juga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaporkan progres verifikasi calon kepala daerah. Hal ini menjadi momentum bagi Baintelkam untuk memperkuat basis data profil calon, termasuk dugaan afiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik kepentingan.

Implikasi bagi Stabilitas Nasional

Permintaan Hadi agar Baintelkam membuat rencana tajam bukan tanpa alasan. Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang politik besar yang akan diikuti oleh pasangan calon dengan tingkat persaingan yang diperkirakan ketat di banyak daerah. Pengalaman pada Pilkada 2020 menunjukkan adanya peningkatan insiden kekerasan politik di sejumlah wilayah, meskipun dalam skala lokal. Oleh karena itu, langkah preventif berbasis intelijen menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik horizontal yang dapat melebar ke isu-isu nasional, termasuk isu separatisme di Papua dan potensi radikalisme di wilayah-wilayah tertentu.

Hadi menutup arahannya dengan menekankan bahwa keberhasilan pengamanan Pilkada 2024 tidak hanya diukur dari minimnya insiden, tetapi juga dari kemampuan negara memproteksi hak pilih warga negara.

"Saya minta Baintelkam menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang demokrasi yang aman. Tidak boleh ada intimidasi, politik uang, atau teror yang dibiarkan,"

pungkasnya. Dengan instruksi ini, diharapkan Baintelkam dapat segera menyelesaikan rancangan strategis dan melaporkan progresnya pada rapat koordinasi selanjutnya yang dijadwalkan pada akhir Juli 2024.