Mendikti Saintek: Prabowo Minta Kampus Kembangkan Riset Kapal

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar universitas di Indonesia segera memprioritaskan riset strategis di sektor industri perkapalan. Perintah tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam konferensi pers di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Arahan Langsung Presiden

Brian Yuliarto mengonfirmasi bahwa instruksi itu diterima langsung dari Presiden Prabowo dalam sebuah rapat terbatas yang membahas ketahanan maritim nasional. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara disebut secara spesifik meminta perguruan tinggi menjadi motor pengembangan teknologi kapal, mulai dari desain, material, hingga sistem penggerak dan elektronika kelautan.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian industri perkapalan adalah keniscayaan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Beliau mengarahkan kami di kementerian untuk menyusun peta jalan riset yang melibatkan perguruan tinggi secara masif, mencakup desain kapal, material baja khusus, sampai sistem propulsi dan navigasi modern,”

ujar Brian.

Menurutnya, arahan tersebut merupakan bagian dari visi besar Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tidak sekadar menjadi konsumen produk kapal impor.

Fokus pada Kemandirian Maritim

Berdasarkan data Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA), kebutuhan kapal niaga Indonesia dalam lima tahun ke depan diproyeksikan mencapai 500 unit, sementara data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat perlunya 1.200 unit kapal baru untuk menutup kekurangan armada penyeberangan, tol laut, dan logistik antarpulau hingga 2030. Di tengah angka tersebut, daya saing galangan kapal dalam negeri masih tertahan oleh ketergantungan pada teknologi dan komponen impor.

“Kita adalah bangsa pelaut. Mempunyai 17.504 pulau dan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang vital, tetapi justru kapal-kapal yang beroperasi di sini banyak yang dibuat di luar negeri. Presiden ingin mengoreksi ini,” imbuh Brian.

Peran Strategis Perguruan Tinggi

Untuk menindaklanjuti perintah itu, Kemendiktisaintek akan membentuk konsorsium riset industri kapal yang dipimpin oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, dengan anggota Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Brian menjelaskan bahwa kelima kampus tersebut memiliki rekam jejak keunggulan di bidang teknik perkapalan, teknik mesin, material, dan sistem maritim.

“Kami akan mengintegrasikan laboratorium-laboratorium yang ada menjadi satu ekosistem riset bersama. ITS memiliki fasilitas hidrodinamika, ITB unggul di material dan struktur, UI di sistem tenaga, Undip di desain lambung kapal, dan Unhas dapat menjadi pusat uji coba di kawasan timur Indonesia. Mereka akan bekerja langsung dengan PT PAL Indonesia dan galangan swasta agar hasil riset tidak berhenti di jurnal,”

tandasnya.

Pendanaan dan Target Konkret

Guna memastikan agenda ini berjalan, kementerian menyediakan alokasi dana riset kompetitif sebesar Rp150 miliar untuk tahun anggaran 2026 pada klaster maritim. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp90 miliar difokuskan pada penelitian pengembangan kapal, mulai dari kapal ikan modern, kapal kontainer ukuran kecil-menengah, kapal patroli, hingga komponen pendukung seperti propeller dan sistem baling-baling yang selama ini banyak diimpor.

“Target kami, dalam tiga tahun sudah ada prototipe kapal niaga hasil riset murni perguruan tinggi yang siap diproduksi massal oleh galangan nasional. Kami juga mendorong perolehan hak paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan,” kata Brian.

Koordinasi Lintas Kementerian

Selain itu, arahan Presiden juga menyebut perlunya sinergi lintas sektor. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta berkolaborasi dalam menyediakan regulasi, insentif fiskal, dan jaminan pasar (off-taker) bagi kapal produksi dalam negeri yang dikembangkan melalui riset kampus. Skema ini diharapkan menciptakan rantai pasok yang terhubung dari riset hingga hilirisasi industri.

“Presiden ingin tidak ada lagi ego sektoral. Semua kementerian harus seiring, riset di kampus harus langsung disambut oleh kebutuhan industri. Ini perintah tegas,” ujar Brian menirukan arahan Kepala Negara.

Tahapan Implementasi

Kemendiktisaintek akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi anggota konsorsium pada pekan ketiga Juli 2026. Dalam rapat itu akan dibahas peta jalan (roadmap) lima tahun, pembagian peran masing-masing kampus, dan mekanisme pelaporan berkala kepada Presiden. Hasil riset awal diharapkan mulai terlihat pada semester pertama 2027, terutama pada rancang bangun kapal perintis dan komponen baja tahan karat untuk lingkungan laut tropis.

Brian juga menekankan bahwa program ini akan dikawal langsung oleh Satuan Kerja Khusus Riset Maritim yang akan dibentuk di bawah koordinasi langsung Menteri.

Menjawab Mandat Undang-Undang

Arahan Presiden ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pengutamaan penggunaan kapal berbendera Indonesia dan pembinaan industri perkapalan nasional. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Qomaruddin, yang hadir dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa payung hukum tersebut akan menjadi dasar bagi kementerian untuk menetapkan regulasi turunan yang mewajibkan keterlibatan perguruan tinggi dalam setiap proyek strategis perkapalan.