Komisi E DPRD DKI Desak Disdik Buka Data Seluruh Gedung Sekolah Rawan Roboh

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membuka secara menyeluruh data kondisi bangunan sekolah di seluruh Jakarta. Desakan ini muncul sebagai respons langsung atas ambruknya atap ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, pada awal pekan ini. Kejadian yang tidak menimbulkan korban jiwa tersebut dinilai menjadi peringatan keras bagi sistem pengelolaan sarana pendidikan di ibu kota.

Kronologi dan Dampak Kerobohan

Bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dilaporkan ambruk pada Senin pagi, 27 Juli 2026, sekitar pukul 07.30 WIB. Berdasarkan keterangan saksi mata dan laporan UPT Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, bagian atap dan sebagian dinding bangunan roboh secara tiba-tiba setelah diguyur hujan deras semalaman. Beruntung, belum ada kegiatan belajar mengajar pada jam tersebut, sehingga kerobohan tidak menelan korban. Meski demikian, seluruh aktivitas di sekolah tersebut dihentikan sementara dan siswa dialihkan ke sekolah terdekat berdasarkan instruksi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Drs. Sarjoko, M.Pd., dalam keterangannya menyatakan bahwa tim teknis dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan telah diterjunkan untuk melakukan uji struktur. "Kami menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh sebelum mengambil langkah perbaikan permanen. Saat ini prioritas adalah memastikan keamanan seluruh siswa dan tenaga pendidik," ujarnya.

Permintaan Akses Data Menyeluruh

Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi E DPRD DKI pada Selasa, 28 Juli 2026, menghasilkan kesepakatan politik yang tegas. Komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial itu menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan langkah awal yang tidak bisa ditawar. Wakil Ketua Komisi E, H. Achmad Nawawi, S.Sos., menyampaikan permintaan tersebut langsung kepada jajaran Disdik DKI.

"Kami tidak ingin ada insiden serupa terjadi di sekolah lain. Oleh karena itu, kami minta Disdik DKI membuka data kondisi seluruh bangunan sekolah. Data itu mencakup hasil uji kelayakan struktur dari setiap gedung, termasuk yang sudah berusia di atas 20 tahun. Jangan sampai ada tembok atau atap sekolah yang baru ambruk lalu kita semua tersentak,"

tegas Nawawi di hadapan anggota komisi dan perwakilan Disdik. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan bahwa permintaan data ini bukan hanya untuk evaluasi, melainkan sebagai dasar penganggaran perbaikan dalam APBD Perubahan 2026 dan prioritas dalam APBD 2027.

Komisi E mencatat, dari sekitar 4.500 gedung sekolah negeri di DKI Jakarta, lebih dari 38 persen di antaranya berlokasi di bangunan yang diwarisi dari era Orde Baru. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah menjalani renovasi struktural besar-besaran. Anggota Komisi E lainnya, Drs. H. Husen, M.I.Kom., dari Fraksi Partai Gerindra, menekankan bahwa kondisi ini adalah bom waktu jika tidak ditangani secara transparan.

"Bencana di SDN Kebayoran Lama bukan yang pertama. Kita memiliki data internal keretakan dan kelembapan ekstrem di puluhan gedung sekolah di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jika data ini tidak dibuka ke publik, kami di DPRD kesulitan untuk menyetujui anggaran yang fokus dan tepat sasaran,"

ungkapnya.

Langkah Pengawasan dan Transparansi

DPRD DKI melalui Komisi E menargetkan dalam waktu 14 hari kerja ke depan, Disdik DKI wajib menyerahkan data yang diminta. Data tersebut akan dikaji bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat untuk memetakan skala prioritas perbaikan. Ketua Komisi E, Dr. H. Muhammad Arifin, M.Pd., menyatakan bahwa hasil kajian itu akan dipresentasikan dalam forum pleno APBD Perubahan yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026.

Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 9 yang menyebutkan bahwa informasi terkait kondisi sarana publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Komisi E juga meminta agar Disdik melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam uji ulang bangunan sekolah yang tergolong kategori rusak berat atau sedang.

Tanggapan Disdik DKI melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dra. Ernawati, M.Si., menunjukkan sikap kooperatif. Dalam rapat yang sama, ia menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki data base dari hasil survey bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI pada tahun 2025. Namun, data tersebut selama ini bersifat parsial karena keterbatasan personel teknis.

"Kami siap membuka data. Memang ada kategori gedung A, B, dan C. Gedung kategori C sudah dilarang digunakan, tetapi kami akui ada beberapa yang belum sepenuhnya ditertibkan karena kendala lahan pengganti. Insiden di Kebayoran Lama membuktikan bahwa kita harus bergerak lebih cepat,"

katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Ibu Dewi Sulistyo, S.Pd.SD., mengapresiasi langkah cepat DPRD dan Disdik. Dalam pernyataannya, ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan laporan resmi mengenai kondisi retakan dan atap yang miring kepada koordinator wilayah. "Kami sudah dua kali mengirim surat via kepala satuan pelaksana pada Maret dan Mei lalu. Alhamdulillah sekarang langsung mendapat perhatian," ucapnya.

Komisi E DPRD DKI berkomitmen untuk mengawal penuh proses transparansi ini agar Jakarta tidak hanya menjadi kota dengan gedung sekolah yang megah di pusat bisnis, tetapi juga menjamin keamanan di seluruh pelosok. Data yang dibuka secara utuh diharapkan menjadi peta jalan perbaikan menyeluruh hingga tahun 2027 target zero accident pada gedung sekolah negeri.