rizky-amelia
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem secara resmi menyatakan belum menetapkan figur yang akan diusung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) pada Pilkada Serentak 2024. Sikap kelembagaan ini menegaskan posisi partai yang masih mencermati peta kekuatan dua figur potensial, yakni mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Penegasan strategis tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, di Jakarta, di tengah konsolidasi internal partai menjelang pembukaan pendaftaran resmi pasangan calon kepala daerah.
Prananda Surya Paloh menyatakan bahwa partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengeluarkan surat keputusan dukungan politik tanpa landasan kalkulasi elektoral yang komprehensif. DPP Partai NasDem saat ini terus menimbang berbagai aspek kualitatif maupun kuantitatif, termasuk rekam jejak kepemimpinan serta potensi kemenangan elektoral di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Pulau Sumatra tersebut.
"Partai NasDem sampai hari ini belum menetapkan keputusan final mengenai dukungan di Pilkada Sumatera Utara. Komunikasi politik terhadap seluruh figur yang ada, baik kepada Bapak Edy Rahmayadi maupun Bobby Nasution, masih berjalan secara dinamis dan setara. Kami akan memutuskannya secara objektif demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara," ujar Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Prananda Surya Paloh di Jakarta.
Mekanisme Penjaringan dan Kalkulasi Elektoral Internal
Partai NasDem menjalankan mekanisme penjaringan kandidat kepala daerah secara berjenjang dan terstruktur. Dalam rapat pemenangan pemilu, Bappilu DPP Partai NasDem menegaskan bahwa setiap tahapan seleksi mengedepankan asas meritokrasi politik, dimulai dari proses administrasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara hingga verifikasi faktual di tingkat pusat.
Hasil verifikasi tersebut kemudian dibahas secara mendalam dalam forum Rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Bappilu DPP Partai NasDem. Indikator utama yang digunakan mencakup hasil survei berkala dari lembaga riset independen yang mengukur tingkat popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas para kandidat secara saintifik. Partai NasDem memandang bahwa Sumatera Utara memiliki kompleksitas demografis dan sosiopolitik yang tinggi, sehingga figur yang diusung harus memiliki legitimasi elektoral yang kokoh serta kapasitas tata kelola pemerintahan yang telah teruji.
Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai memiliki basis dukungan riil yang signifikan di wilayah tersebut. Edy Rahmayadi, purnawirawan jenderal bintang tiga TNI AD, membawa modal pengalaman memimpin Provinsi Sumatera Utara pada periode 2018–2023. Di sisi lain, Bobby Nasution merepresentasikan kepemimpinan generasi muda dengan rekam jejak kepemimpinan eksekutif di Kota Medan sebagai episentrum ekonomi regional di Sumatera Utara.
Dinamika Koalisi dan Pemenuhan Ambang Batas Parlemen
Langkah Partai NasDem yang belum mengumumkan pasangan calon juga dipengaruhi oleh konstelasi pembentukan koalisi antarpartai di tingkat daerah. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah oleh partai politik memerlukan pemenuhan ambang batas parlemen minimum.
Berdasarkan regulasi tersebut, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi syarat kepemilikan minimal 20 persen perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atau sekurang-kurangnya 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024. Untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara yang memiliki alokasi 100 kursi, ambang batas pencalonan mandiri mensyaratkan kepemilikan minimal 20 kursi parlemen.
Berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi Pemilu Legislatif 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Fraksi Partai NasDem berhasil mengamankan 12 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Perolehan tersebut menunjukkan peningkatan kekuatan Fraksi NasDem, namun secara hukum belum mencukupi batas minimal 20 kursi untuk mengusung pasangan calon secara mandiri tanpa berkoalisi. Oleh sebab itu, DPP Partai NasDem dituntut membangun kerja sama strategis dengan partai-partai politik lain agar tiket pencalonan Pilgub Sumut 2024 dapat disahkan secara sah dan berkekuatan hukum.
Komitmen Menindaklanjuti Keputusan Berdasarkan Regulasi Pilkada
Menjelang dibukanya pendaftaran resmi peserta Pilkada Serentak oleh KPU pada 27–29 Agustus 2024, DPP Partai NasDem terus menindaklanjuti agenda komunikasi lintas partai. Bappilu bertugas menyelaraskan kesepahaman politik dengan poros partai koalisi guna menyepakati pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang saling melengkapi.
Keputusan definitif mengenai rekomendasi pasangan calon kepala daerah pada akhirnya akan ditetapkan melalui persetujuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim. Surat keputusan tersebut nantinya disahkan dalam bentuk formulir resmi model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen mutlak untuk pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi Sumatera Utara.
Prananda Surya Paloh menambahkan bahwa kepastian dukungan politik akan segera diumumkan ke publik setelah seluruh proses deliberasi di tingkat pleno rampung. Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara demokratis, bermartabat, serta berorientasi penuh pada stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Comments (0)