DPR Desak Kemenhub Percepat Penanganan Eskalator Rusak Stasiun Duri

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024), guna menindaklanjuti kendala pemeliharaan fasilitas eskalator perpindahan peron di Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Kerusakan infrastruktur mekanik yang tengah berlangsung tersebut dinilai memicu penumpukan ribuan pengguna jasa angkutan rel pada jam sibuk serta berisiko mengabaikan standar keselamatan sirkulasi transportasi massal ibu kota.

Pengawasan Terhadap Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian

Dalam forum pembahasan pengawasan infrastruktur konektivitas tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, menegaskan bahwa disfungsi sarana pengangkut vertikal pada simpul transit strategis tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Stasiun Duri mencatat volume pergerakan mencapai 68.000 penumpang transit per hari yang menghubungkan Lintas Tangerang, Lintas Cikarang, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kelambatan teknis langsung berdampak masif terhadap arus peron.

"Kementerian Perhubungan bersama operator pelaksana harus bergerak cepat. Penumpukan penumpang di tangga manual bukan semata masalah antrean, melainkan menyangkut standar keselamatan penumpang sebagaimana diatur dalam regulasi perkeretaapian nasional," kata Bambang dalam rapat kerja evaluasi fasilitas publik di Jakarta.

Legislator tersebut menyatakan, pemenuhan keandalan sarana stasiun wajib dipedomani berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Regulasi kenegaraan tersebut mewajibkan penyelenggara prasarana menjamin keselamatan, keandalan, kemudahan alur perpindahan, serta fasilitas memadai bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan pengawasan berkala, kelumpuhan eskalator penghubung peron atas menuju peron bawah memicu desak-desakan kritis, terutama pada rentang jam sibuk pukul 06.30–09.00 WIB dan 17.00–20.00 WIB. Daya tampung tangga manual yang terbatas dinilai tidak seimbang dalam mengakomodasi laju komuter yang berpindah moda secara simultan setiap tiga menit sekali.

Tindak Lanjut Teknis dan Evaluasi Pemeliharaan Sarana

Merespons desakan parlemen, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, menyatakan bahwa otoritas pemerintah telah menginstruksikan balai teknis dan pihak operator perseroan untuk mempercepat pengadaan komponen suku cadang transmisi yang mengalami keausan struktural. Koordinasi intensif dilakukan bersama pabrikan penyedia eskalator guna memangkas durasi penghentian operasional fasilitas publik tersebut.

"Keputusan percepatan sudah kami tetapkan bersama tim teknis lapangan. Perbaikan menyeluruh ini mencakup penggantian rantai penggerak mekanis dan kalibrasi sistem pengereman darurat yang memerlukan presisi tinggi demi menjamin keamanan mutlak pengguna jasa," tegas Risal dalam forum Rapat Koordinasi teknis tersebut.

Kementerian Perhubungan menargetkan proses pemulihan fungsi fasilitas di Stasiun Duri rampung selambat-lambatnya pada awal November 2024. Dokumen pengawasan pemeliharaan berkala infrastruktur stasiun telah disahkan menjadi indikator kinerja utama, guna mencegah terjadinya pengabaian prosedur perawatan preventif di simpul pertukaran penumpang kereta rel listrik lainnya di wilayah aglomerasi Jakarta.

Rekayasa Arus Penumpang dan Mitigasi Keselamatan di Peron

Menjelang penyelesaian instalasi suku cadang mekanik tersebut, operator diwajibkan menerapkan skema rekayasa arus pergerakan penumpang secara ketat. Berdasarkan kesimpulan rapat Pleno komisi, pembagian alur penumpang naik dan turun di tangga manual stasiun harus dikawal secara langsung oleh petugas guna menghindari risiko insiden fatal di area tangga transit yang sempit.

Seluruh Fraksi di Komisi V DPR RI merekomendasikan penyiagaan sekurang-kurangnya 20 personel pengamanan gabungan pada setiap titik persimpangan tangga dan peron transit pada waktu puncak arus komuter. Kebijakan penyekatan dinamis di pintu masuk peron bawah juga diterapkan sewaktu-waktu guna menjaga kepadatan peron tetap berada dalam batas toleransi keselamatan ruang tunggu stasiun.

Evaluasi menyeluruh terhadap alokasi pembiayaan perawatan fasilitas publik perkeretaapian disepakati masuk ke dalam agenda prioritas pembahasan komisi bersama kementerian teknis. Langkah pengawasan parlemen ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap belanja modal dan pemeliharaan sarana transportasi umum mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara aman, tertib, dan bermartabat.