Eks Pejabat Kemenag Mengaku Diancam Mutasi Soal Pembagian Kuota Haji Khusus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi alokasi kuota haji tambahan pada Selasa (15/9/2026). Dalam persidangan tersebut, seorang mantan pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kesaksian resmi di hadapan Majelis Hakim mengenai adanya intimidasi manajerial berupa ancaman mutasi jabatan aparatur sipil negara akibat perbedaan pendapat teknis perihal pembagian kuota haji khusus tambahan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan regulasi perundang-undangan.

Saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menguraikan proses formulasi penentuan kuota jemaah tambahan nasional. Di muka persidangan, saksi menyatakan bahwa perselisihan tajam terjadi di internal kementerian ketika rancangan pembagian porsi tambahan jemaah haji khusus dipaksakan oleh unsur pimpinan kementerian. Sikap kritis saksi dalam menolak draf tersebut berujung pada peringatan informal bahwa kedudukannya sebagai aparatur sipil negara berada dalam ancaman evaluasi dan pergeseran posisi struktural.

Keterangan Saksi Terkait Polemik Alokasi Kuota Haji Tambahan

Sidang yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap bahwa perbedaan pandangan bermula dari besaran persentase pembagian kuota tambahan yang dialokasikan pemerintah Arab Saudi. Saksi menerangkan bahwa penetapan alokasi kuota haji reguler dan haji khusus memiliki acuan legal formal yang mengikat serta tidak dapat diubah secara sepihak.

"Saya menyampaikan pandangan administratif dalam rapat bahwa pembagian kuota tambahan tersebut wajib diputuskan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di mana porsi kuota haji khusus dibatasi secara ketat maksimal delapan persen dari total keseluruhan kuota nasional," kata mantan pejabat Kementerian Agama tersebut di hadapan Majelis Hakim.

Akan tetapi, skema kebijakan yang diinstruksikan oleh jajaran pimpinan justru menghendaki formulasi pembagian seimbang sebesar 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen dialokasikan bagi kuota jemaah haji khusus. Saksi menegaskan bahwa diskresi tersebut diambil tanpa justifikasi yuridis yang sah, sehingga ia secara konsisten menolak memberikan paraf persetujuan pada draf petunjuk teknis operasional distribusi kuota tambahan tersebut.

Tekanan Struktural dan Ancaman Rotasi Jabatan Aparatur Sipil

Dampak dari penolakan terhadap instruksi pimpinan kementerian tersebut berlanjut pada munculnya tekanan kerja secara internal. Saksi membeberkan kepada Majelis Hakim bahwa serangkaian peringatan lisan mulai dilontarkan oleh pejabat struktural senior, yang mengisyaratkan bahwa ketidakpatuhan terhadap arahan pimpinan kementerian akan membawa konsekuensi negatif terhadap karier birokrasinya.

"Secara terbuka saya disindir bahwa aparatur sipil negara yang tidak sejalan dengan arahan kebijakan pimpinan akan segera dievaluasi dan digeser posisinya dalam rotasi mendatang. Sindiran administratif tersebut disampaikan berulang kali setelah kami bersikeras agar setiap keputusan kementerian tetap merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku," ujar saksi menegaskan keterangannya.

Penuntut umum mendalami keterangan tersebut dengan memeriksa dokumen administrasi dan notula pertemuan kedinasan yang memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk menyingkirkan pejabat teknis yang mempertahankan kepatuhan regulasi. Saksi menambahkan bahwa tekanan struktural tersebut tidak hanya menyasar dirinya, melainkan juga dirasakan oleh jajaran staf teknis yang berupaya menjaga agar hak antrean jemaah haji reguler tidak tergerus oleh kepentingan komersialisasi kuota.

Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Regulasi Penyelenggaraan Haji

Perkara pengalihan kuota ini dipandang melanggar kesepakatan kenegaraan yang sebelumnya telah dibangun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saksi menuturkan bahwa alokasi kuota nasional dan skema pembiayaannya telah dibahas secara komprehensif bersama legislatif hingga akhirnya disahkan dalam kesepakatan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Setiap perubahan mendasar terhadap kuota yang telah ditetapkan oleh negara semestinya dikonsultasikan kembali kepada komisi teknis di parlemen. Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya telah memberikan mandat pengawasan ketat agar antrean jemaah reguler yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun diprioritaskan secara penuh tanpa pemotongan kuota sepihak.

Saksi mengungkapkan kejanggalan prosedur ketika pihak kementerian mengambil langkah sepihak guna menindaklanjuti alokasi kuota tambahan dengan mendistribusikannya kepada penyelenggara ibadah haji khusus tanpa menggelar forum Rapat Koordinasi lintas lembaga yang transparan serta tanpa melalui mekanisme persetujuan Pleno bersama pemangku kepentingan perhajian.

"Perubahan alokasi kuota secara sepihak tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa landasan verifikasi yang akuntabel. Sikap kami untuk menolak draf tersebut bukan bentuk ketidakpatuhan birokrasi, melainkan upaya mencegah timbulnya kerugian negara serta melindungi hak konstitusional jemaah haji reguler Indonesia," ucap saksi mengakhiri kesaksiannya.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menetapkan persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji ini akan kembali dilanjutkan pada jadwal sidang berikutnya, dengan agenda pemanggilan saksi ahli hukum administrasi negara dan pejabat teknis perbendaharaan negara guna mendalami potensi kerugian keuangan negara akibat diskresi alokasi kuota tersebut.