hendra-wijaya
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membuka konferensi pers bersama di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026), guna menyampaikan arah kebijakan ketenagakerjaan yang akan dikoordinasikan lintas kementerian. Dalam kegiatan tersebut, Menaker Yassierli menghadiri agenda bersama pemerintah pusat membahas penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi dinamika pasar kerja nasional.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung Kemenko Perekonomian itu, Menaker Yassierli menyatakan bahwa pemerintah menempatkan ketenagakerjaan sebagai sektor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan ketenagakerjaan benar-benar menjawab kebutuhan dunia usaha maupun pekerja," ujar Menaker Yassierli.
Agenda Koordinasi Lintas Kementerian
Konferensi pers tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian koordinasi kebijakan yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Menaker Yassierli hadir di Kantor Kemenko Perekonomian bersama sejumlah pejabat terkait untuk membahas sejumlah isu prioritas, di antaranya peningkatan serapan tenaga kerja, penyesuaian program pelatihan vokasi, serta penguatan perlindungan pekerja di sektor informal.
Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, koordinasi ini menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah menilai bahwa target serapan kerja perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat integrasi data ketenagakerjaan antarinstansi. Integrasi data tersebut diharapkan dapat menghadirkan informasi yang akurat mengenai kebutuhan tenaga kerja di tiap daerah, sehingga program pelatihan dan penempatan pekerja lebih terarah.
"Data yang terintegrasi menjadi dasar agar setiap program dapat diukur hasilnya dan dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Menaker Yassierli.
Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam konferensi pers tersebut, pembahasan utama berkutat pada upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Pemerintah mencatat bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara keterampilan angkata kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pemberi kerja. Kesenjangan tersebut didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola produksi di sejumlah industri.
Menaker Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyusun kurikulum pelatihan yang lebih relevan. Program pelatihan yang dirancang bersama pelaku usaha diharapkan mampu memperpendek waktu tunggu pekerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Selain itu, Menaker Yassierli menyatakan pentingnya pemerataan kesempatan kerja antarwilayah. Daerah-daerah dengan angka pengangguran terbuka perlu mendapat perhatian khusus melalui program peningkatan investasi yang berdaya serap tenaga kerja tinggi. Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai strategis untuk memastikan kebijakan investasi dan ketenagakerjaan berjalan seiring.
Penguatan Perlindungan Pekerja
Isu perlindungan pekerja juga menjadi salah satu pembahasan dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian. Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa perlindungan bagi pekerja formal maupun informal perlu diperkuat, terutama dalam hal kecelakaan kerja, jaminan sosial, dan upah minimum. Pemerintah menilai bahwa perlindungan pekerja yang menyeluruh akan meningkatkan produktivitas dan kepercayaan investor.
Menaker Yassierli menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui mekanisme bipartit yang efektif. Penyelesaian konflik yang cepat diharapkan dapat menjaga iklim usaha sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
"Hubungan industrial yang sehat adalah pondasi bagi iklim investasi yang stabil," ujar Menaker Yassierli.
Langkah Selanjutnya
Menindaklanjuti hasil konferensi pers tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dijadwalkan merumuskan rencana kerja bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Rencana kerja tersebut mencakup penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja, perluasan program pelatihan, serta penguatan sistem informasi ketenagakerjaan.
Menaker Yassierli berharap bahwa melalui koordinasi yang berkelanjutan, kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun serikat pekerja, perlu duduk bersama dalam menyusun arah kebijakan yang berkeadilan.
Konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026), tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah serius menangani persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif dan terkoordinasi.
Comments (0)