KKP Implementasikan Kerja Sama Teknis China Tingkatkan Produksi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) untuk menggenjot produksi perikanan tangkap nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.

Implementasi kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyiapan 33 kapal perikanan berbendera Indonesia yang akan beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 atau perairan Arafura. Operasional armada tersebut melibatkan 669 tenaga kerja, dengan rata-rata sekitar 20 orang awak kapal perikanan (ABK) pada setiap kapal.

Target Produksi dan Penerimaan Negara

Armada yang dikerahkan dalam program ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 9.500 ton ikan per tahun, sesuai dengan kuota tangkapan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain menambah pasokan produksi perikanan nasional, kerja sama ini juga diperkirakan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar sekitar Rp 65 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan RRT tersebut tidak semata ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, melainkan juga memperkuat modernisasi armada serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir.

"Kerja sama ini harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penguatan industri perikanan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha, maupun pengembangan teknologi dan rantai pasok perikanan nasional," ujar Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (27/9).

Peningkatan Kapasitas ABK Indonesia

Program kerja sama ini juga membuka kesempatan bagi ABK Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di lapangan sekaligus meningkatkan keterampilan di sektor perikanan. Seorang mualim I KM SMMRF 88, Erwin Agung Triono, berharap kerja sama tersebut dapat terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan tanah air.

"Jangan hanya berhenti di sini, tapi berkelanjutan. Saya harap bisa mencetak sumber daya manusia kelautan yang berwawasan, mempunyai kemampuan, skill, dan bisa bersaing dengan negara-negara luar," ujar Erwin Agung Triono.

Menurut Erwin, keberlanjutan program menjadi hal penting untuk mendukung regenerasi tenaga kerja perikanan nasional agar tetap kompetitif di kancah internasional.

Sementara itu, nelayan asal Kebumen, Jawa Tengah, bernama Marito, menilai program TCG membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sektor perikanan. Ia menyebut program tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Tenaga semakin banyak yang menganggur akhirnya bisa terserap dalam rangka mengikuti program TCG ini," kata Marito.

Skema Kesejahteraan Bagi Awak Kapal

Dari sisi kesejahteraan, ABK yang terlibat dalam program memperoleh gaji serta bonus atau premi berdasarkan hasil tangkapan yang dicapai. Skema tersebut diharapkan memberikan insentif langsung bagi para awak kapal sehingga produktivitas kerja mereka dapat terus meningkat.

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama teknis dengan RRT ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan nasional, khususnya dalam hal peningkatan produksi, modernisasi armada, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Dengan beroperasinya 33 kapal di perairan Arafura, pemerintah menargetkan adanya multiplier effect terhadap ekonomi kawasan pesisir, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan rantai pasok perikanan nasional secara berkelanjutan.