Kementan Siapkan 100 Ribu Pompa Air Jelang Kemarau

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan 100 ribu unit pompa air untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan melanda sentra-sentra produksi padi pada musim kemarau tahun ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah antisipatif tersebut telah dikoordinasikan secara lintas kementerian guna memastikan pasokan air irigasi tetap terjaga selama puncak musim kering yang biasanya berlangsung mulai Agustus hingga Oktober.

Keputusan strategis ini diumumkan setelah rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Amran di kantor pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (27/7). Dalam arahannya, Amran menyebut bahwa pemerintah telah mengantisipasi siklus kemarau tahunan yang berpotensi mengganggu proses tanam dan panen padi di sejumlah wilayah.

“Ya memang musimnya. Tapi kita sudah antisipasi. Kenapa? Pompa ada 100 ribu lebih,” ujar Amran kepada awak media, menanggapi kesiapan Kementan jelang kemarau.

Jumlah pompa sebanyak 100 ribu unit itu, menurut Amran, akan ditempatkan secara terencana di daerah-daerah yang dipetakan sebagai wilayah rawan kekeringan. Distribusinya, lanjut dia, akan diprioritaskan pada areal persawahan yang mengandalkan irigasi teknis maupun setengah teknis, yang seringkali terdampak penurunan debit air permukaan saat kemarau panjang. Dengan penambahan pompa, air dari sumber-sumber alternatif seperti sungai, embung, dan sumur dalam dapat dialirkan kembali ke lahan pertanian yang membutuhkan.

Sinergi Antarinstansi untuk Pengamanan Air Irigasi

Guna memperkuat upaya antisipasi kekeringan, Kementan mempererat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Keterlibatan Kementerian PU menjadi kunci karena kewenangannya dalam pengelolaan infrastruktur pengairan primer dan sekunder. Sinergi ini memungkinkan pengaturan buka tutup pintu air serta distribusi debit secara lebih optimal ke wilayah-wilayah sawah yang berpotensi kekurangan air.

Direktur Jenderal Lahan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Hermanto, menyampaikan bahwa koordinasi dengan PU sudah berlangsung sejak awal tahun sebagai bagian dari mitigasi musim kemarau.

“Sudah dari awal sudah terkoordinasi dan setiap ada beberapa titik yang menjadi apa kekeringan yang sangat ekstrem itu kita langsung turun bersama,” jelas Hermanto dalam kesempatan yang sama.

Menurut Hermanto, penanganan di lapangan akan bersifat responsif terhadap laporan kekeringan ekstrem. Tim gabungan dari Kementan dan PU akan segera dikerahkan untuk melakukan intervensi teknis, seperti pemasangan pompa mobile, pengerukan sedimentasi saluran, atau pembangunan saluran darurat, guna menyelamatkan tanaman padi yang terancam kekurangan air.

Pemetaan Daerah Rawan di Pulau Jawa dan Sulawesi

Direktorat Jenderal LIP, di bawah arahan Hermanto, telah menyelesaikan pemetaan awal terhadap sejumlah titik yang diprediksi mengalami kekeringan cukup parah. Fokus utama pemantauan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, dua lumbung pangan nasional yang selama ini kerap menjadi korban anomali iklim musim kemarau. Meskipun tidak merinci jumlah pasti desa atau kecamatan yang masuk dalam zona merah, Hermanto memastikan bahwa data hasil pemetaan telah menjadi dasar dalam penentuan prioritas alokasi pompa air.

“Jadi ada beberapa titik yang memang khususnya di Pulau Jawa sudah mulai apa beberapa lokasi itu terjadi kekeringan tapi kita terus bantu,” ungkap Hermanto. Ia menambahkan bahwa di Sulawesi Selatan, potensi penurunan debit irigasi juga sudah terdeteksi, sehingga pompa air akan segera diluncurkan ke lapangan begitu kondisi darurat terkonfirmasi.

Pemetaan ini tidak hanya mencakup luasan lahan sawah yang terancam, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan sumber air alternatif di sekitar wilayah tersebut. Dengan demikian, setiap unit pompa yang dikirimkan diharapkan mampu bekerja secara efektif tanpa terkendala akses sumber air. Pemerintah juga menggandeng dinas pertanian provinsi dan kabupaten untuk mempercepat identifikasi kebutuhan di tingkat lokal.

Rapat Koordinasi Lanjutan dan Rencana Aksi Cepat

Sebagai bagian dari strategi cepat tanggap, Kementan berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta para penyuluh pertanian yang berada di garda terdepan pendampingan petani.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, hari Rabu ya rencananya itu kita mau rakor rakor untuk bisa melakukan konsolidasi lagi supaya di lapangan kita bisa lebih cepat lagi dari sekarang gerakan-gerakan kalau memang terjadi kekeringan,” ujar Hermanto.

Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyelaraskan data lapangan dengan ketersediaan alat dan personel. Dengan konsolidasi yang lebih matang, Kementan berharap gerakan tanggap darurat dapat diaktifkan dalam waktu singkat setelah laporan kekeringan diterima. Langkah ini juga sebagai upaya meminimalkan potensi gagal panen yang dapat mengancam stok beras nasional dan pendapatan petani.

Secara keseluruhan, penyediaan 100 ribu unit pompa air merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi padi di tengah tantangan iklim. Langkah antisipatif ini diyakini akan memperkuat resiliensi sektor pertanian, sekaligus memastikan bahwa target produksi padi nasional pada tahun 2026 tidak terkoreksi secara signifikan meskipun terjadi kemarau. Pemerintah juga terus mengimbau petani untuk mengikuti rekomendasi teknis dari penyuluh setempat, termasuk dalam penggunaan varietas tahan kekeringan dan penyesuaian jadwal tanam agar selaras dengan ketersediaan air irigasi.