Sudaryono Pecat 261 Pegawai, Tutup Dapur SPPG, Terapkan Target Mingguan

Jakarta — Hanya tiga hari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juli 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung melakukan gerakan penertiban internal yang masif. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026), ia mengumumkan pemberhentian ratusan pegawai non-aparatur sipil negara, penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, hingga penerapan sistem evaluasi berbasis target mingguan.

Langkah ini ditempuh sebagai respons atas sejumlah temuan penyimpangan yang mencoreng tata kelola lembaga yang mengemban misi penyediaan gizi nasional tersebut. Sudaryono yang menggantikan Nanik S. Deyang menegaskan bahwa era baru BGN harus dijalankan dengan prinsip bersih, disiplin, dan terukur.

Pemberhentian 261 Pegawai Non-ASN

Gebrakan pertama yang disampaikan Sudaryono adalah pemecatan terhadap 261 orang yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Keputusan ini berlaku efektif per 27 Juli 2026 dan diumumkan secara terbuka sebagai bagian dari komitmen transparansi.

“Hari ini kami menghentikan mereka yang melanggar. Tidak ada toleransi terhadap perilaku yang mencederai integritas lembaga,” ujar mantan ajudan Presiden tersebut di hadapan awak media.

Sudaryono merinci, alasan pemberhentian didominasi oleh dugaan pelanggaran disiplin. Meski tidak memerinci kasus per individu, ia menekankan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan internal yang telah berjalan. Langkah ini juga disebut sebagai pembersihan tahap awal yang akan diikuti dengan audit menyeluruh terhadap seluruh jajaran BGN di pusat maupun daerah.

Sanksi Berat Menanti ASN dan P3K

Tidak hanya pegawai non-ASN, Kepala BGN juga mengarahkan perhatian pada aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Saat ini, terdapat sembilan orang berstatus ASN dan P3K yang sedang diproses untuk mendapatkan sanksi pemecatan.

“Mereka tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga terindikasi terlibat dalam judi online dan praktik penyalahgunaan dana,” ungkap Sudaryono.

Istilah “mengutil uang” digunakan oleh Kepala BGN untuk menggambarkan praktik penyelewengan dana yang dilakukan oknum pegawai. Menurutnya, temuan ini sangat serius karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran program gizi nasional. Proses penjatuhan sanksi bagi kesembilan orang tersebut akan mengikuti mekanisme kepegawaian yang berlaku, termasuk pemeriksaan oleh inspektorat dan pemberian hak pembelaan.

Dapur SPPG Ditutup dan Target Mingguan Diberlakukan

Di samping penindakan personel, Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menutup sejumlah dapur SPPG yang kinerjanya dinilai jauh dari standar. Penutupan ini merupakan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan tim BGN dalam sepekan terakhir. Ia tidak menyebutkan jumlah pasti dapur yang ditutup, namun menegaskan bahwa operasional pelayanan gizi di wilayah terdampak akan dialihkan sementara ke dapur lain yang memenuhi syarat.

Sebagai upaya pencegahan agar masalah serupa tidak terulang, Kepala BGN memperkenalkan sistem evaluasi berbasis target mingguan. Setiap dapur SPPG wajib memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan, mulai dari ketepatan waktu distribusi, kualitas kandungan gizi, hingga kebersihan fasilitas. Capaian akan diperiksa setiap pekan, dan dapur yang gagal memenuhi target selama dua periode berturut-turut akan mendapat sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

“Kami tidak ingin program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat ini dinodai oleh kelalaian atau permainan oknum. Mulai sekarang, semua harus terukur dan terpantau dengan ketat,” tegasnya.

Langkah-langkah yang diambil Sudaryono ini disambut beragam pihak sebagai sinyal kuat bahwa BGN akan bertransformasi menjadi lembaga yang lebih akuntabel. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa gebrakan awal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program-program gizi yang digulirkan pemerintah. Ke depan, publik menanti realisasi konsisten dari target mingguan yang dicanangkan serta tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran yang masih dalam proses.