tania-sari
Jakarta — Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengoptimalkan operasi pencarian terhadap para korban nahas KM Virgo di perairan Nusa Tenggara Timur. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa prioritas utama dalam penanganan musibah tersebut adalah penemuan dan evakuasi korban, mengingat sebagian besar penumpang masih dinyatakan hilang. Ia menyatakan bahwa keselamatan warga negara merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh ditawar, dan seluruh sumber daya pencarian harus dikerahkan secara maksimal.
"Fokus utama kita saat ini adalah menemukan dan mengevakuasi seluruh korban. Keluarga korban menunggu kepastian, dan negara harus hadir memberikan jawaban," ujar Lasarus.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar operasi pencarian tidak terkendala oleh perbedaan prosedur antarinstansi. Lasarus menyatakan bahwa Rapat Koordinasi ini digelar untuk memastikan seluruh pihak berada dalam satu kesepakatan mengenai langkah lanjutan penanganan nahas KM Virgo.
Permintaan Audit Menyeluruh terhadap Bangkai Kapal
Selain fokus pada pencarian korban, Komisi V DPR RI juga meminta dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap bangkai KM Virgo guna memastikan penyebab kecelakaan. Lasarus menegaskan bahwa proses audit harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan standar keselamatan pelayaran yang berlaku.
Menurut Lasarus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kecelakaan kapal wajib ditelusuri penyebabnya hingga tuntas. Ia menyatakan bahwa hasil audit terhadap bangkai kapal menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
"Bangkai KM Virgo harus diperiksa menyeluruh. Kita perlu memastikan apakah ada pelanggaran standar keselamatan, kelalaian awak kapal, atau faktor teknis lainnya," tegas Lasarus.
Komisi V DPR RI menilai bahwa kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang penerapan regulasi keselamatan pelayaran di Indonesia. Lasarus menyatakan bahwa Fraksi-Fraksi di Komisi V sepakat bahwa hasil audit harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas negara.
Koordinasi Kemenhub dan Basarnas Diperkuat
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk mempercepat proses pencarian korban. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyatakan bahwa seluruh armada pencarian telah dikerahkan ke lokasi kejadian.
Basarnas sendiri melaporkan bahwa operasi pencarian telah melibatkan unsur TNI AL, Polairud, serta relawan setempat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah korban hilang masih terus diperbarui seiring berjalannya waktu pencarian.
Lasarus menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan terus memantau perkembangan penanganan nahas KM Virgo dan siap melakukan pengawasan lebih lanjut jika diperlukan. Ia menyatakan bahwa DPR tidak akan tinggal diam selama masih ada warga negara yang belum ditemukan.
Tuntutan Transparansi dan Kepastian Hukum
Komisi V DPR RI juga menyerukan agar pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas nahas tersebut. Lasarus menyatakan bahwa keadilan bagi korban dan keluarga korban harus diutamakan dalam proses penanganan.
Ia menegaskan bahwa seluruh temuan dari audit bangkai kapal nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Komisi V dalam mengambil keputusan terkait kebijakan keselamatan pelayaran nasional. Lasarus menyatakan bahwa hasil audit akan dibahas dalam rapat lanjutan bersama pemerintah.
Dengan demikian, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pencarian korban, audit menyeluruh terhadap bangkai KM Virgo, serta penguatan koordinasi antarlembaga guna menjamin keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia.
Comments (0)