KAHMI Minta Aparat Hukum Perkuat Sinergi, Hentikan Rivalitas

JAKARTA — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendesak segenap aparat penegak hukum untuk segera menghentikan rivalitas dan memperkokoh sinergi kelembagaan. Desakan ini disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan usai Rapat Pleno MN KAHMI di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Ketua Presidium MN KAHMI, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa kegelisahan organisasinya berangkat dari menguatnya persepsi publik tentang persaingan tidak sehat di antara institusi penegak hukum. “Kami memandang fenomena ini bukan sekadar isu pinggiran. Persepsi rivalitas yang terus dibiarkan akan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan melemahkan pemberantasan korupsi,” ujar Ahmad Fauzi dalam jumpa pers.

Kegelisahan Atas Persepsi Rivalitas

Berdasarkan pemantauan MN KAHMI, sedikitnya lima peristiwa besar dalam enam bulan terakhir menimbulkan kesan adanya gesekan terbuka antarlembaga. Mulai dari perbedaan langkah dalam penanganan perkara korupsi strategis, saling lempar pernyataan di media, hingga ketidakharmonisan koordinasi pada operasi penegakan hukum di lapangan. Hal ini, menurut KAHMI, telah menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin melemahkan supremasi hukum.

“Ketika Polri, Kejaksaan, dan KPK saling menunjukkan ego sektoral, yang dirugikan adalah rakyat dan upaya penuntasan perkara besar. Publik dibuat bingung, dan celah bagi pelaku tindak pidana justru terbuka lebar,” tegas Ahmad Fauzi.

Dalam konteks itu, KAHMI menyoroti pentingnya menjaga marwah setiap lembaga penegak hukum dengan tidak saling menjatuhkan di ruang publik. Setiap perbedaan pandangan, menurutnya, harus diselesaikan melalui mekanisme koordinasi tertutup dan berbasis aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dorongan Sinergi dan Koordinasi Antarlembaga

MN KAHMI mendorong agar pimpinan tertinggi Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar rapat koordinasi lintas lembaga secara berkala. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelaraskan pemahaman atas payung hukum yang sama, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kerap menjadi titik singgung.

“Kami meminta agar ego sektoral dihentikan. Tidak boleh lagi ada perbedaan interpretasi yang melahirkan konflik terbuka. Semua harus tunduk pada satu tujuan: penegakan hukum yang adil, transparan, dan tepercaya,” ujar Ahmad Fauzi.

Fauzi menambahkan, sinergi bukan berarti menghilangkan kemandirian masing-masing lembaga. Justru dengan koordinasi yang kuat, setiap institusi dapat bekerja optimal sesuai kewenangan tanpa saling menghambat atau merasa terancam. Ia mengingatkan bahwa rivalitas yang tampak ke publik hanya akan menjadi senjata bagi koruptor dan pelaku kejahatan untuk mengaburkan substansi perkara.

Komitmen Pengawalan dan Peringatan KAHMI

MN KAHMI menegaskan akan terus memantau dinamika penegakan hukum dan menggunakan saluran konstitusional untuk mengingatkan jika rivalitas kembali mencuat. Organisasi yang menaungi alumni HMI dari berbagai latar belakang ini, menurut Fauzi, tidak akan tinggal diam melihat institusi hukum terpecah.

“Kami siap bertemu dengan pimpinan seluruh lembaga penegak hukum untuk menyampaikan masukan. Jika perlu, kami akan mendorong DPR dan Presiden agar mengambil langkah tegas menjaga harmoni antarlembaga. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa,” katanya.

Rapat Pleno MN KAHMI juga mencatat, dukungan terhadap penguatan sinergi ini akan menjadi bagian dari agenda besar organisasi dalam fungsi pengawasan sosial. Pengurus daerah diminta aktif menyerap aspirasi masyarakat terkait isu penegakan hukum dan meneruskannya ke tingkat nasional.

Pada akhir keterangannya, Ahmad Fauzi menekankan harapan besar KAHMI agar tidak ada lagi pernyataan bernada saling menjatuhkan dari aparat penegak hukum. “Mari kita kawal bersama, jangan biarkan rivalitas mengoyak keadilan yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga:

• Arus Balik Libur Sekolah, Daop 5 Purwokerto Layani 706 Ribu Pelanggan
• Mendagri Hadiri Penutupan Peringatan 46 Tahun Dewan Kerajinan Nasional