IEA Serukan Uni Eropa Kaji Ulang Moratorium Arktik demi Minyak Norwegia

Brussels, Apaberita – Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menyatakan perlunya Uni Eropa (EU) meninjau kembali moratorium pengeboran minyak di kawasan Arktik. Pernyataan tersebut disampaikan Birol dalam sebuah forum energi secara virtual dari Paris, Jumat (10/7), dengan menyoroti peran strategis minyak mentah asal Norwegia bagi ketahanan energi Benua Biru.

“Uni Eropa harus membuka ruang evaluasi terhadap moratorium Arktik yang selama ini diberlakukan. Minyak dari Norwegia bukan hanya diproduksi dengan standar lingkungan dan teknologi paling ketat di dunia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan pada pasokan yang lebih berisiko secara geopolitik,” tegas Birol sebagaimana dikutip dalam siaran pers IEA.

Tekanan pada Kebijakan Energi Blok Eropa

Moratorium pengeboran minyak di Arktik merupakan salah satu kebijakan yang diusung sejumlah negara anggota EU dan Parlemen Eropa sebagai bagian dari komitmen penanganan perubahan iklim. Kebijakan tersebut menetapkan larangan eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon baru di wilayah Kutub Utara, termasuk di zona ekonomi eksklusif Norwegia yang tidak bergabung dalam keanggotaan EU, tetapi memiliki hubungan erat melalui Pasar Tunggal Eropa.

Birol menekankan bahwa evaluasi terhadap moratorium tidak boleh dimaknai sebagai kemunduran agenda hijau EU, melainkan sebagai langkah penyesuaian menghadapi realitas transisi energi yang memerlukan pasokan minyak stabil selama masa peralihan. “Kita tidak bisa serta-merta mematikan keran minyak konvensional sebelum infrastruktur energi terbarukan benar-benar mumpuni. Norwegia menyediakan jembatan energi yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Data Produksi dan Ketergantungan

Berdasarkan data IEA yang dirilis dalam laporan kuartal II/2024, Norwegia memproduksi sekitar 2,1 juta barel minyak ekuivalen per hari, menjadikannya produsen terbesar di Eropa Barat. Sekitar 25 persen kebutuhan minyak EU, khususnya untuk negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Polandia, dipasok dari ladang-ladang yang sebagian berlokasi di Laut Barents, perairan yang masuk dalam definisi Arktik.

Dalam paparannya, Birol menyebut bahwa penutupan akses terhadap sumber daya tersebut akan memaksa EU meningkatkan impor dari kawasan lain yang mungkin memiliki standar lingkungan lebih rendah atau risiko politik lebih tinggi. “Norwegia telah membuktikan bahwa produksi minyak bisa berjalan seiring dengan pengurangan emisi melalui teknologi penangkapan karbon dan elektrifikasi anjungan. Ini adalah model yang patut didukung, bukan dikucilkan,” kata mantan ekonom OPEC itu.

Dinamika Politik di Brussel

Seruan IEA ini muncul di tengah perdebatan internal di tubuh EU mengenai revisi sejumlah regulasi energi pasca-krisis akibat perang Rusia-Ukraina. Sejumlah negara anggota, terutama dari kawasan Eropa Timur, mendorong agar moratorium Arktik dilonggarkan guna mengamankan diversifikasi pasokan. Di sisi lain, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark, bersama dengan kelompok hijau di Parlemen Eropa, bersikeras mempertahankan kebijakan pelarangan total.

Menurut Birol, posisi IEA bukan untuk mengintervensi kedaulatan kebijakan EU, tetapi untuk memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis teknis. “Kami menyodorkan fakta bahwa dalam skenario net-zero IEA, minyak dan gas masih dibutuhkan hingga tahun 2050. Pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkannya dengan dampak paling minimal. Jawabannya adalah dari mitra seperti Norwegia,” paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, Komisi Eropa belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Birol. Namun sejumlah diplomat di Brussels mengindikasikan bahwa isu ini akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Energi tingkat menteri yang dijadwalkan pada September mendatang.

Pemerintah Norwegia sendiri melalui Kementerian Perminyakan dan Energi di Oslo menyambut baik dukungan IEA. “Kami selalu berkomitmen pada produksi yang bertanggung jawab dan siap berdialog dengan Uni Eropa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan,” ujar Menteri Perminyakan dan Energi Norwegia, Terje Aasland, dalam keterangan terpisah.

Pernyataan Birol sekaligus menegaskan kembali posisi IEA yang dalam beberapa tahun terakhir semakin vokal menyerukan kebijakan energi yang pragmatis dan berbasis realitas lapangan, tanpa meninggalkan target iklim yang telah disepakati secara global.